WARTANESIA – Di balik semarak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pohuwato menyoroti persoalan serius yang masih menjadi tantangan daerah, yakni tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
Kepala Disdikbud Pohuwato, Arman Mohamad, mengatakan persoalan ATS tidak hanya menjadi tantangan nasional, tetapi juga masih membayangi Provinsi Gorontalo, termasuk Kabupaten Pohuwato.
Menurut Arman, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan. Namun, faktor ekonomi keluarga masih menjadi penyebab paling dominan.
“Banyak anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah untuk membantu ekonomi keluarga,” kata Arman melalui pesan WhatsApp, Sabtu (2/5/2026).
Ia menjelaskan, meskipun biaya pendidikan saat ini telah ditanggung pemerintah, masih banyak orang tua yang kesulitan memenuhi kebutuhan penunjang pendidikan di luar komponen yang dibiayai dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Karena itu, Arman menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap berada di ruang kelas.
“Kedepannya perlu kolaborasi lintas sektoral untuk mendorong setiap anak usia sekolah berada di ruang kelas,” ujarnya.
Selain itu, Disdikbud Pohuwato juga terus mendorong anak dan remaja yang putus sekolah agar memanfaatkan pendidikan kesetaraan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan tema Hardiknas 2026, yakni “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua.”
Arman mengungkapkan, saat ini pihaknya masih melakukan validasi dan verifikasi data anak putus sekolah di Pohuwato. Sementara berdasarkan data tahun 2025, jumlah anak putus sekolah di daerah itu mencapai sekitar 4.000 orang.
Ia menjelaskan, angka tersebut terdiri dari tiga kategori, yakni anak usia 7 hingga 18 tahun yang tidak sekolah, anak putus sekolah karena Drop Out (DO), serta lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Yang terbanyak adalah anak yang sudah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Hampir setengah dari angka ATS,” bebernya.
Ia menilai tingginya angka putus sekolah dapat berdampak serius terhadap daerah, terutama pada kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya angka pengangguran.
“Mempengaruhi ketersediaan SDM yang berkualitas, termasuk penambahan angka pengangguran,” pungkasnya.
