WARTANESIA – Kabupaten Pohuwato kembali menorehkan prestasi usai masuk dalam kategori daerah inovatif bersama 233 kabupaten lainnya se- Indonesia.
Hal ini membuktikan kerja keras Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga dan Suharsi Igirisa selama menjabat kepala daerah untuk periode 2021-2024.
Kepala Bappeda Pohuwato, Irfan Saleh, menyampaikan bahwa, Kabupaten Pohuwato berhasil memperoleh nilai 44,71 persen dengan kategori inovatif, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024.
“Alhamdulillah, tahun 2024 Kabupaten Pohuwato masuk kategori daerah inovatif,” ungkap Irfan, Kamis (02/01/2025).
Irfan juga menambahkan bahwa, prestasi ini membuktikan Kabupaten Pohuwato telah konsisten masuk dalam penilaian daerah inovatif seperti tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, OPD yang berhasil meraih kategori inovatif akan diberikan penghargaan langsung oleh Bupati Saipul Mbuinga dalam waktu dekat.
“Berkat kerja sama yang baik dari semua OPD dalam hal memasukkan inovasi sesuai petunjuk dari Pak Bupati, Pohuwato masuk daerah kategori inovatif. Bahkan, tahun 2023 kami juga berhasil masuk. Alhamdulillah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Irfan mengungkapkan bahwa pada awal Januari ini, Bappeda melalui Bidang Riset dan Inovasi tengah mempersiapkan penginputan inovasi OPD dan kecamatan untuk tahun 2025.
“Kami berharap seluruh OPD dapat memasukkan satu inovasi terbaiknya sehingga Pohuwato dapat kembali mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai indeks inovasi daerah ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, penghargaan daerah inovatif yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah Innovative Government Award (IGA).
IGA merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada pemerintah daerah atas keberhasilannya dalam melakukan inovasi di berbagai bidang, seperti peningkatan layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan.
Penghargaan IGA dinilai berdasarkan Indeks Inovasi Daerah (IID). IID adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Lan)
