WARTANESIA – Anggota DPRD Pohuwato dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Hamid Sukoli, menggelar reses di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato pada Kamis (30/11/2024). Reses yang berlangsung dengan suasana hangat dan penuh kekeluargaan ini memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan mereka.
Salah satu topik utama yang diangkat oleh masyarakat Taluduyunu adalah persoalan investasi pertambangan dan perekrutan tenaga kerja lokal di perusahaan tambang yang ada di wilayah tersebut. Rasyid, seorang tokoh masyarakat setempat, menyampaikan keluhannya terkait polemik antara penambang dan perusahaan, terutama mengenai tali asih dan penerimaan tenaga kerja lokal dari wilayah Taluduyunu, Hulawa, Buntulia, dan sekitarnya. Ia berharap agar masalah ini bisa segera mendapat perhatian dari pihak berwenang, khususnya terkait dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans).
Menanggapi hal tersebut, Abdul Hamid Sukoli yang juga merupakan mantan Kepala Desa Taluduyunu, menyatakan bahwa ia telah membahas persoalan ini di parlemen. Ia mengusulkan agar diadakan pelatihan bagi kaum milenial di wilayah lingkar tambang, baik melalui kerjasama dengan perusahaan atau mencari dukungan pendanaan untuk meningkatkan kapasitas anak-anak muda di daerah tersebut.
“Ini menjadi komitmen moral bagi saya, bukan hanya komitmen politik. Saya akan kawal langsung soal tenaga kerja ini,” ujar Abdul Hamid Sukoli, yang akrab disapa Ayah Yopin. Ia juga menambahkan pentingnya keseriusan dalam memperhatikan anak-anak lokal yang belum memiliki lapangan pekerjaan, dan ia sudah melakukan diskusi lebih lanjut mengenai hal ini dengan pihak terkait, termasuk dalam pembahasan anggaran.
Ayah Yopin juga menyoroti perlunya membuat skenario khusus untuk mengakomodasi anak-anak yang tinggal di sekitar wilayah tambang dan perkebunan kelapa sawit, yang langsung terdampak oleh aktivitas perusahaan. Ia menekankan bahwa solusi utama adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka dengan kemampuan dan keahlian tertentu.
Selain itu, Ayah Yopin juga merespon persoalan jalan penghubung menuju wilayah pertambangan. Ia bertekad untuk turun langsung ke lapangan bersama tim survey untuk memetakan masalah tersebut. Menurutnya, jalan menuju kawasan pertambangan merupakan inti dari permasalahan yang ada. Ia juga menegaskan bahwa selama kampanye Pemilu sebelumnya, ia tidak pernah menjadikan masalah tambang sebagai bagian dari komunikasi politik untuk meminta dukungan.
“Saya akan ke provinsi untuk mengecek langsung status jalan kawasan ini, apakah termasuk kawasan produksi, hutan lindung, atau lainnya, sehingga kita bisa memastikan langkah-langkah yang tepat untuk membangun akses jalan ke wilayah tambang tanpa melanggar aturan hukum,” tegas Ayah Yopin.
Dengan komitmen untuk mencari solusi jangka panjang, Ayah Yopin berharap dapat menyelesaikan permasalahan terkait pertambangan di daerah tersebut dengan penuh keseriusan dan tanpa menambah konflik kepentingan antara penambang dan perusahaan. (Fan)
