WARTANESIA – Sejumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemda Pohuwato, mendatangi Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato, pada Jumat (25/10/2024).
Aksi yang dipimpin oleh Kepala Inspektorat Daerah, Muslimin Nento. Aksi ini terkait keprihatinan soal pengelolaan keuangan daerah yang dinilai tidak transparan.
Dalam orasinya, Muslimin menegaskan pentingnya kejelasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kasih tahu kami ada apa dengan keuangan daerah hari ini. BKD tidak jelas, bagaimana kedudukan pengelolaan keuangan di daerah. Kami meminta kepada Ibu Kaban Keuangan. Ini yang kedua kali kami datang, yang sebelumnya tidak seperti ini,” ungkapnya Muslimin.
Protes tersebut juga menyoroti keterlambatan pencairan tagihan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Muslimin menyatakan bahwa lambatnya proses ini mencerminkan adanya masalah serius dalam pengelolaan keuangan.
“Ada apa dengan daerah hari ini? Jika memang daerah ini sudah tidak ada uang, jujur saja kepada Bupati dan DPRD. Kita akan berdiskusi untuk mencari solusi terbaik,” tambahnya.
Muslimin mengungkapkan rasa frustasinya terhadap sistem pengelolaan keuangan yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ia juga mengkritik manajemen keuangan dan kepemimpinan yang dianggap kurang mampu menjelaskan situasi kepada publik.
“Pengelolaan anda kurang benar, pemimpinnya kurang benar dan tidak mampu menyampaikan,” tegasnya. (Lan)
