WARTANESIA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, Beni Nento menerima kunjungan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Keadilan Pohuwato (WKP), Stenli Nipi, S.H.,M.H, pada Senin (21/10/2024). Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD tersebut membahas isu-isu krusial terkait penegakan hukum di Pohuwato.
Dalam pertemuan ini, Beni Nento yang juga merupakan Ketua DPRD periode 2024-2029 menyampaikan apresiasi atas upaya LBH WKP dalam memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat kurang mampu. Ia menilai kemitraan antara DPRD dan LBH sangat penting untuk memastikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat.
“Atas nama lembaga DPRD, kami menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan ini. Tentu saja, ini akan menjadi perhatian kami ke depan,” kata Beni Nento.
“Berharap kemitraan yang terjalin antara DPRD dan LBH WKP dapat terus diperkuat, sehingga aspirasi dan harapan yang disampaikan dapat dikawal dengan baik dan akan menyampaikan aspirasi ini kepada Pemerintah Daerah dan berharap dapat diakomodir dalam anggaran mendatang,” harapnya.
Sementara itu, Ketua LBH WKP, Stenli Nipi menyampaikan bahwa terdapat beberapa masalah penting yang perlu menjadi perhatian DPRD, terutama terkait akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Ia menyoroti berbagai kasus yang ditangani oleh LBH WKP, seperti kasus pidana, perlindungan perempuan dan anak, perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta masalah sengketa tanah.
“Kami berbicara tentang problematika masyarakat, khususnya golongan kurang mampu, dalam mendapatkan akses keadilan. Kasus-kasus yang melibatkan hukum, baik pidana maupun kasus-kasus lainnya seperti perlindungan perempuan dan anak serta perceraian akibat KDRT, menjadi fokus utama yang perlu diatasi,” ungkap Stenli.
Stenli menambahkan, Ketua DPRD Pohuwato memberikan respon yang sangat positif terhadap pertemuan ini, meski di tengah kesibukannya sebagai Ketua DPRD yang baru. Ia berharap LBH WKP dapat terus berperan aktif sebagai mitra strategis dalam mengawal kesejahteraan masyarakat.
“Beliau sangat mendukung dan menekankan pentingnya peran LBH dalam mengawal kepentingan masyarakat. Kami siap untuk berkolaborasi dengan DPRD demi kepentingan bersama,” jelas Stenli.
Ia juga menilai pertemuan semacam ini sangat efektif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat langsung kepada para pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi antara LBH dan DPRD sangat penting untuk memastikan bahwa isu keadilan dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama.
“Silaturahmi ini sangat penting, karena memberikan kesempatan bagi kami untuk langsung menyampaikan suara masyarakat. Hal ini juga menjadi pengingat bagi anggota DPRD bahwa keadilan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas yang tidak bisa dipisahkan,” tutup Stenli.
