WARTANESIA – Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pohuwato, Suharsi Igrisa menyoroti sikap Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Gorontalo yang seringkali tidak melibatkan dirinya saat pembahasan stunting di bumi panua.
Hal itu, disampaikan Suharsi, kepada perwakilan BKKBN Pohuwato yang menghdiri rapaat koordinasi evaluasi laporan triwulan 1 dan rembuk stunting, Selasa (16/07/2024)
Menurut Suharsi, setiap ada rapat ataupun pertemuan untuk membahas persoalan stunting di Kabupaten Pohuwato BKKBN sering kali tidak melibatkan TPPS itu sendiri.
“Kami seringkali tidak diundang sedangkan ketua TPPS punya tanggung jawab dalam mempertahankan angka stunting didaerah, yang mewakili sampaikan ini BKKBN itu kadang tidak melihat ini,”ungkapnya di rapaat koordinasi dan rembuk stunting (16/07/2024)
Selanjutnya, dijelaskan Suharsi, BKKBN memang harus wajib mengundang Bupati karna bicara program. Namun, dirinya yang juga sebagai Wakil Bupati patut hadir dstu akaan tetapi atas nama Ketua TPPS Kabupaten Pohuwato.
Akan tetapi, yang sangat disayangkan seringkali BKKBN saat melakukan rapat koordinasi untuk penurunan angka stunting Ketua TPPS sendiri tidak diundang.
“Jadi ini saya sampaikan, dan tolong juga disampaikan disana,”pungkasnya.
