WARTANESIA – Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, memastikan insentif para imam, pegawai syar’i dan tenaga honorer pada tahun 2024 mendatang akan tetap dianggarkan sebagaimana pada tahun 2023 ini.
Hal ini disampaikan Nasir usai memimpin pelaksanaan Rapat Paripurna ke-52 tentang penandatanganan berita acara persetujuan bersama Ranperda APBD tahun anggaran 2024 dan penetapan program pembentukan Peraturan Daerah tahun 2024, Rabu (22/11/2023).
“Belanja Pilkada alhamdulillah aman, kemudian TPP Pegawai Negeri juga aman, instensif para imam dan kemudian honor di tahun 2024 sudah bisa dipastikan tidak ada yang dirumahkan,” ungkap Nasir.
Hal itu, kata Nasir, sesuai dengan perhitungan kondisi fiskal selama 12 bulan atau 1 tahun. Meskipun sebelumnya pembahasan anggaran tersebut telah mengalami dinamika yang cukup panjang.
“Karena anggaran tetap kita hitung selama 12 bulan. Sehingga semua fiskal kita insya Allah tidak akan ada lagi memberhentikan, tidak ada teriakan rakyat didalam. Termasuk guru ngaji yang menjadi perdebatan dan sudah dianggarkan,” lanjutnya.
Diketahui, proyeksi APBD 2024 sebelumnya mendapatkan penolakan dari Fraksi PKB DPRD Pohuwato. Namun, melalui pembahasan selama kurang lebih 2 bulan, Fraksi PKB akhirnya menerima proyeksi anggaran tersebut.
“Perjalanan panjang tentang R-APBD Kabupaten Pohuwato, teman-teman sudah tahu, bahwa dinamikanya cukup panjang dan cukup berat. Kurang lebih dua bulan bergulir, tolak menolak menerima. Alhamdulillah titik puncak paripurna semua fraksi menyatakan menerima, termasuk Fraksi PKB,” pungkasnya. (rik)
