WARTANESIA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Idris Kadji, menyoroti Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, di bawah pimpinan Bupati Saipul A. Mbuinga.
Secara tegas, Idris Kadji menyarankan agar pemerintahan di Kabupaten Pohuwato dibubarkan. Hal itu, kata Idris, didasari pada ketidak becusan pemerintah dalam menyelesaikan beberapa persoalan daerah.
Hal itu disebutkan Idris Kadji saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi DPRD Pohuwato bersama Sekretaris Daerah, Iskandar Datau, Asisten Pemerintahan, Arman Mohamad, Dinas PTSP-PM, DLH, Disperindagkop, Penambang dan Toko Emas.
Bertempat di ruang rapat DPRD Pohuwato, RDP tersebut membahas tentang permasalahan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat penambang di Kabupaten Pohuwato yang sudah tidak bisa melakukan jual-beli emas.
“Sudah seminggu persoalan ini terjadi, tapi tidak ada upaya antisipasi dari pemerintah. Seharusnya pemerintah yang harus turun tangan untuk menangani persoalan ini,” tutur Idris Kadji,” cetus Idris, Selasa (15/08/2023).
Lebih lanjut, kata Idris, fenomena ini bertolak belakang dengan visi-misi Pemerintahan SMS, yakni Sehat Maju, Sejahtera. Sebab, persoalan jual-beli emas ini menambah garis kemiskinan di Kabupaten Pohuwato.
“Kalau sudah begini ini pemerintah di Pohuwato, bubarkan saja!” tegasnya.
“Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk memutus garis kemiskinan, akan tetapi tutup mata terhadap persoalan ini. Padahal persoalan ini dapat memperpanjang garis kemiskinan,” pungkasnya. (rik)
