WARTANESIA – Polemik yang terjadi pada Satuan Tugas (Satgas) Alih Profesi Penambang yang tak kunjung jelas penyelesaiannya, membuat Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, angkat bicara.
Menurut Nasir, Satgas spesialis verifikasi lahan milik penambang lokal tersebut, sejatinya dibentuk melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Pohuwato. Sehingga peran tugas dari Satgas sangat diperlukan.
“Bersabar sejenak, Satgas itu bentukan Forkompinda artinya tanggung jawabnya bukan di Pemerintah Daerah,” jelas Nasir kepada sejumlah awak media, usai pelaksanaan isbat nikah di Kecamatan Buntulia, Kamis (13/07/2023).
“Alhamdulillah kerja-kerja mereka sangat rapi dan bahkan data-data maupun dokumen mereka yang mengetahuinya,” lanjut Ketua DPRD 2 Periode itu.
Nasir menambahkan, sebagai bentuk perhatian kepada Satgas, maka hari ini dirinya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna membahas polemik tersebut.
“Sehingga hari ini kami akan bicarakan dengan pihak terkait, baik perusahaan, begitu pun saya bagian dari Forkompinda. Mereka berjanji secepatnya, Insyaa Allah Minggu ini akan diselesaikan apa yang menjadi hak-hak dari teman-teman Satgas,” tandasnya. (rik)
