WARTANESIA – Perjuangan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga untuk percepatan pembangunan bandar udara pohuwato tidaklah sia-sia. Ini dibuktikan dengan telah diterimanya Surat Keputusan (SK) penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan produksi, yang dapat dikonversi untuk pembangunan bandar udara baru, yang diserahkan oleh Staf Ahli Menteri LHK Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), pada Selasa, 16 November lalu.
menindaklanjuti hal tersebut, Bupati didampingi Kepala Bandara Djalaluddin Gorontalo, Ben Adi Surya, Kepala Bandara Pogugul Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Dian Wahyudi, M.SI dan Kadis Perhubungan Pohuwato, Yunus Mohamad, melakukan penandatanganan sekaligus menyerahkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang diterima oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Perhubungan Udara, Nur Isnin Istiartono, pada Senin, (22/11/2021) awal pekan kemarin.
Saipul A. Mbuinga menjelaskan, SK penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dari KLHK yang diserahkan oleh kementerian ialah sebagai syarat untuk proses kelanjutan pembangunan Bandara Pohuwato, sehingga ditindaklanjuti dengan penandatanganan, sekaligus penyerahan NPHD di Kemenhub.
“Ya, NPHD tersebut telah disahkan dan disetujui oleh DPRD Pohuwato pada rapat paripurna akhir pekan kemarin, dan hari ini saya sudah serahkan dan juga sudah ditandatangani bersama Sesditjen Perhubungan Udara,” jelas Saipul.
“Sekarang ini sementara berjalan pembangunan runway dengan anggaran Rp. 10 Milyar, Insha Allah di 2022, lewat anggaran dari surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp. 100 Milyar, dan dilalui dulu dengan syarat-syarat yang sudah diserahkan oleh pemerintah daerah. Insyaallah di 2023 sudah ada penampakan dari pembangunan bandara tersebut karena akan ada penambahan anggaran yang lebih besar lagi dan ditargetkan oleh Sesditejn, paling lambat 2024 Bandara Pohuwato sudah bisa operasionalkan.
Sementara itu Kadis Perhubungan, Yunus Mohamad menambahkan, penyerahan SK dari Kementerian LHK perlu diapresiasi, karena itu merupakan syarat yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah.
Lanjut Yunus Mohamad, untuk anggaran 2022 yang dibiayai oleh dana SBSN sebesar Rp.100 Milyar sudah masuk di DIPA Bandara Pogugul, Buol, dan Sulteng. “Jadi, satkernya di sana (bandara buol), karena Bandara Jalaluddin Gorontalo sudah Badan Layanan Umum (BLU) atau sudah naik kelas,” jelas Yunus.
“Bukan itu saja, proses anggaran Rp. 100 Milyar itu akan dilelang Desember 2021. Artinya, pekerjaan menara atau secara teknis berupa runway, penimbunan, pengaspalan,dan lainnya jelas sudah akan dimulai, sehingga pada 2022 nanti pekerjaan bandara pohuwato kembali berlanjut. Ini adalah bukti dari keseriusan Pemerintah Pohuwato dibawah pimpinan Bupati Saipul Mbuinga dan Wabup Suharsi Igirisa,” lugasnya. (Wan)
