WARTANESIA – Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Rizal T. Pasuma, meminta pemerintah Kabupaten Pohuwato, menseriusi persoalan pelayanan kinerja, dan kinerja percepatan pelayanan berusaha Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pohuwato, yang berimbas pada terancam ditundanya Dana Alokasi Umum pada tahun 2022 mendatang.
Hal ini diutarakan oleh Rizal, di sela-sela agenda kerjanya di DPRD pada Selasa (12/10/2021). “Pemda harus menseriusi itu. Apa langkah yang diambil. Jangan tinggal diam. Terutama Sekdanya, Kepala Badan Keuangan dan Baperlitbang,” kata Rizal.
Rizal menilai, dengan hasil yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Investasi, menandakan bahwa pemerintah tidak serius dalam melakukan fungsi kinerja pemerintahan. “Kalau dengan hasil ini, jelas pemerintah tidak serius. Kalau kita DPRD selama ini telah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik,” ujarnya.
Baca berita terkait : Masuk Daftar Kurang Baik, DAU Pohuwato Terancam Ditunda
“Ketika Dinas PTSP seperti saat ini tidak memiliki Kepala Dinas, maka harus cepat Job Biddingnya. Jangan lama-lama. Bekerjalah untuk rakyat. Dengan ini, kami pertanyakan kembali slogan Sehat Maju Sejahtera (SMS). Kalau ini korbannya kan rakyat Pohuwato. Kalau begini, berarti apa yang disampaikan kementerian, bertolak belakang, dan pemerintahan sekarang dengan slogan SMS, gagal,” sambung Rizal.
Senada dengan Rizal yang merupakan Aleg dari Partai Golkar Pohuwato, Al-amin Uduala menambahkan bahwa, dirinya mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi II Pohuwato.
“Kami mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi II. Sebagai legislatif, kami dukung. Pemerintah harus serius,” tutup Al-amin. (Lan)
