WARTANESIA.ID – Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol. Rustam Mansur, S.I.K., M.M., menghadiri Musyawarah Adat Kalimantan Timur yang digelar di Gedung MFH KEMENKO 1, TOWER 1 Ibu Kota Nusantara, Penajam, Sabtu (14/11/2026). Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai adat, menjaga kelestarian budaya, serta membangun kesepahaman antarelemen masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.
Kegiatan berlangsung dengan suasana adat yang kental. Prosesi tepung tawar Majelis Hakim dilaksanakan oleh Bapak Awang Irawan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib oleh Bapak Jony. Musyawarah selanjutnya dipimpin oleh Ses Hakim untuk membahas dan merumuskan kesepakatan bersama.
Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang dibacakan di hadapan seluruh peserta. Forum kemudian berlanjut dengan penyampaian tanggapan dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), sebelum dilakukan penandatanganan berita acara sebagai bentuk pengesahan atas hasil kesepakatan musyawarah.
Dalam kesempatan itu, Wakapolda menyampaikan nasihat kepada seluruh peserta musyawarah. Nasihat serupa juga disampaikan oleh Presiden MADN serta Gubernur Kalimantan Timur atau perwakilannya.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan prosesi penutupan guci oleh seluruh Hakim Agung, foto bersama, serta penutupan dan doa. Nuansa kebudayaan semakin terasa melalui penampilan Tarian Harmoni Nusantara yang menggambarkan keberagaman dan semangat persatuan masyarakat.
Usai rangkaian musyawarah, kegiatan dilanjutkan dengan peresmian Sekretariat Bersama Kebudayaan Kalimantan Timur. Keberadaan sekretariat tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung koordinasi, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan daerah.
Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol. Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan musyawarah adat merupakan ruang penting untuk memperkuat komunikasi, menjaga persatuan, serta merawat keberagaman budaya di Kalimantan Timur.
Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai kearifan lokal tetap terjaga dan menjadi landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Musyawarah adat juga diharapkan memperkuat sinergi antara tokoh adat, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat demi menjaga kondusivitas di Kalimantan Timur.
