WARTANESIA.ID – Dua tokoh pemuda Kecamatan Taluditi, Roni Palali dan Hasan Djafar, menyatakan sikap tegas menolak rencana eksplorasi tambang oleh perusahaan berskala besar yang disebut-sebut akan beroperasi di wilayah Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato.
Penolakan tersebut disampaikan menyusul keresahan masyarakat dalam beberapa hari terakhir akibat aktivitas lalu lalang helikopter di kawasan Taluditi. Aktivitas tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah warga yang menduga berkaitan dengan rencana masuknya perusahaan pertambangan berskala besar.
Kecurigaan warga semakin menguat setelah pada Sabtu akhir pekan lalu sebuah helikopter dilaporkan mendarat di salah satu perbukitan di kawasan hutan Taluditi. Helikopter tersebut disebut menurunkan sejumlah drum yang diduga berisi bahan bakar avtur.
Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, salah satu penumpang helikopter merupakan warga negara Indonesia, sementara dua orang lainnya disebut sebagai warga negara asing. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi mengenai tujuan kegiatan yang disebut sebagai aktivitas pemetaan wilayah.
Menyikapi berkembangnya informasi itu, Roni Palali dan Hasan Djafar, yang mengatasnamakan pemuda dan masyarakat Kecamatan Taluditi, menyatakan penolakan terhadap rencana eksplorasi maupun masuknya perusahaan tambang skala besar di wilayah tersebut.
Menurut mereka, Taluditi tidak boleh mengalami dampak yang sama seperti daerah lain yang telah menjadi lokasi aktivitas pertambangan.
“Jangan sampai Taluditi bernasib seperti Buntulia. Di sana lahan pertanian rusak, sungai menjadi keruh, dan konflik sosial bermunculan. Hasil tambang yang dikeruk juga minim dirasakan masyarakat sekitar. Bahkan kesempatan kerja bagi warga lokal sangat terbatas dan tidak sebanding dengan sumber daya alam yang diambil,” tegas keduanya.
Mereka menilai masyarakat Taluditi membutuhkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Selain menolak tambang skala besar, keduanya juga mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya alam secara legal dan memperoleh manfaat langsung dari potensi yang dimiliki daerah.
“Kami butuh pembangunan, bukan kerusakan. Tolak tambang besar. Wujudkan WPR agar masyarakat lokal dapat mengelola tanahnya sendiri. Tanah Taluditi bukan untuk dijual, tetapi untuk diwariskan kepada anak cucu,” ujar mereka.
Sebagai bentuk komitmen, Roni Palali dan Hasan Djafar menyatakan akan mengajak masyarakat Taluditi menyuarakan aspirasi secara bersama-sama demi menjaga kelestarian lingkungan dan masa depan daerah.
“Kalau bukan kita yang menjaga Taluditi, siapa lagi?” tutup mereka.
