WARTANESIA.ID – Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie yang juga Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Gorontalo terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.
Hal ini terlihat saat Wagub bersama tim melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni SPPG Marisa Utara dan SPPG Itwasda Polda Gorontalo di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Jumat (13/11/2026).
Dalam sidak tersebut, SPPG Marisa Utara di bawah naungan Yayasan Nurul Ilmi menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian. SPPG yang mengelola sebanyak 1.858 porsi tersebut memiliki sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait kondisi instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kebersihan lingkungan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP).
Wagub Idah memeriksa sejumlah fasilitas, mulai dari gudang basah, gudang kering, proses persiapan bahan makanan, pemorsian, hingga tempat pencucian ompreng. Dari hasil pemantauan, ia menilai fungsi IPAL belum berjalan optimal. Air bekas pencucian ompreng juga masih mengalir ke selokan yang kurang berfungsi dengan baik dan bercampur dengan limbah lainnya.
“Dari hasil sidak hari ini, ada beberapa temuan yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Saya sampaikan kepada mitra dan pemilik yayasan agar segera melakukan perbaikan, termasuk IPAL, karena ini merupakan salah satu SOP yang harus dipenuhi oleh SPPG,” tegas Idah.
Ia mengingatkan, pengelolaan limbah yang tidak baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dari bekas pencucian ompreng, kegiatan memasak, maupun pembersihan sayuran. Selain itu, Idah juga menemukan belum tersedianya tempat sampah yang dipilah berdasarkan jenisnya, yakni organik, nonorganik, dan residu.
Idah juga meminta agar evaluasi terhadap menu makanan dilakukan secara rutin, termasuk mencatat jenis makanan yang tidak disukai anak-anak serta jumlah sisa makanan setiap hari. Menurutnya, pencatatan tersebut penting untuk mengetahui tingkat penerimaan makanan sekaligus mengurangi pemborosan.
“Selama satu bulan ke depan, menu-menu yang disajikan harus dievaluasi. Menu apa yang disukai dan sayur apa yang tidak disukai anak-anak harus dicatat setiap hari, termasuk sampah makanan yang terbuang. Tadi disampaikan sisa nasi mencapai 17 kilogram. Ini cukup banyak,” ungkapnya.
Hasil sidak tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi bersama lintas organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan, dan Dinas Kesehatan. Idah berharap SPPG yang telah beroperasi sejak 2025 sebagai SPPG percepatan itu dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu.
