Satpol PP dan Dinsos Razia Gelandangan, 15 Orang Berhasil Diamankan

WARTANESIA.ID – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (-PM) bersama Satuan Polisi Pamong Praja () Kota Gorontalo kembali melaksanakan kegiatan penjangkauan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di sejumlah wilayah dan ruas jalan di Kota Gorontalo, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan ini menyasar , badut jalanan, gelandangan, dan PPKS lainnya yang beraktivitas di ruang publik dan dinilai berpotensi mengganggu ketertiban serta kenyamanan pengguna jalan.

banner 468x60

Dalam operasi kali ini, Satpol PP menurunkan kekuatan penuh untuk membantu Dinsos-PM.

“Kali ini kita menurunkan personel sebanyak 50 personel untuk membantu bersama-sama teman-teman dari Dinas Sosial,” ujar Kepala Satpol PP Kota Gorontalo, Marwan Saleh.

Tim gabungan Satpol PP dan Dinsos-PM menyisir sejumlah wilayah dan ruas jalan yang dinilai sering menjadi lokasi para PPKS beraktivitas.

Hasilnya, sebanyak 15 orang PPKS berhasil diamankan dalam penjangkauan tersebut. Mereka kemudian dibawa ke Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo untuk dilakukan pendataan, sebelum akhirnya dipulangkan.

Di kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinasos PM Kota Gorontalo, Eladona Oktamina Sidiki, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Dinas Sosial, bukan sekadar penertiban sesaat.

“Ini sudah merupakan kegiatan rutin dari Dinas Sosial terkait dengan penjangkauan PPKS,” ujar Eladona.

“Kami melakukan penjangkauan ke titik-titik tertentu yang memang berpotensi terdapat PPKS yang terkesan dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan para pengguna jalan,” tambahnya.

Eladona menjelaskan, tujuan utama penjangkauan ini adalah untuk memetakan permasalahan sosial yang melatarbelakangi seseorang menjadi PPKS.

Tujuan penjangkauan ini, kata Eladona, bertujuan untuk memetakan permasalahan sosial PPKS, sehingga mempermudah pihaknya melakukan asesmen dan penanganan lebih lanjut.

Dari hasil asesmen tersebut, lanjut dia, Dinsos PM akan menentukan langkah penanganan yang tepat.

“Kalau memang membutuhkan rehabilitasi sosial untuk permasalahan kesejahteraan sosialnya, itu akan kita lakukan sebagaimana mestinya,” tegas Eladona.

Baca berita kami lainnya di