WARTANESIA.ID – Polda Gorontalo melalui Direktorat Reserse Narkoba berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran minuman beralkohol tanpa izin di wilayah Kota Gorontalo. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sebanyak 1.827 dus atau 24.773 botol minuman beralkohol dari berbagai merek.
Dalam press Conference Rabu (18/11/2026), Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang, menjelaskan, Kasus tersebut bermula pada Selasa, 3 November 2026, sekitar pukul 15.30 WITA, di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Saat itu, petugas menemukan 16 dus minuman beralkohol berbagai merek yang diketahui milik seorang perempuan berinisial FH.
“Dari hasil pemeriksaan awal, minuman beralkohol tersebut diakui dibeli dari Gudang Toko Manis milik seorang terlapor berinisial JP,” terangnya.
Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kemudian melakukan pengecekan di Gudang Toko Manis. Di lokasi, polisi menemukan sebuah mobil Honda BR-V yang terparkir di depan gudang. Setelah dilakukan pemeriksaan, kendaraan tersebut diketahui memuat 30 dus minuman beralkohol dari berbagai merek.
Lanjut Kapolda, dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya melakukan penyitaan terhadap barang bukti minuman beralkohol yang diduga diedarkan tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
“Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik mengamankan total 1.827 dus atau 24.773 botol minuman beralkohol dari berbagai jenis dan merek,” jelas Kapolda Gorontalo.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, terlapor JP yang diketahui merupakan pemilik Toko Manis diduga menjalankan aktivitas penjualan berbagai jenis minuman beralkohol tanpa dilengkapi izin edar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas perbuatannya, terlapor disangkakan melanggar Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan/atau Pasal 142 juncto Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana dalam ketentuan yang disangkakan tersebut berupa pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar,” pungkasnya.
Selain melakukan penindakan terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin, Kapolda juga menyoroti dampak konsumsi minuman keras terhadap situasi kamtibmas di wilayah Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan data kepolisian periode Januari hingga November 2026, tercatat sebanyak 308 kasus tindak pidana yang dilatarbelakangi konsumsi miras atau dilakukan oleh pelaku maupun terlapor yang berada di bawah pengaruh alkohol.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 220 kasus merupakan tindak pidana penganiayaan, 54 kasus pengeroyokan, 31 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), satu kasus penganiayaan berat, serta dua kasus pembunuhan,” jelas Kapolda.
Diakhir penyampaiannya, Kapolda menekankan bahwa jajaran Polda Gorontalo terus mengedepankan langkah preventif dan penegakan hukum dalam peredaran minuman keras ilegal serta berbagai bentuk penyakit masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan melalui patroli rutin, razia penyakit masyarakat, penertiban peredaran miras tanpa izin, serta kegiatan edukasi dan imbauan kepada masyarakat.
“Kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah hingga para orang tua, untuk bersama-sama mengambil peran dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran minuman keras,” tutupnya.