WARTANESIA.ID – Sebanyak delapan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Gorontalo tidak dapat menerima bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi tahun 2026. Penyaluran bantuan dibatalkan setelah ditemukan indikasi aktivitas perjudian daring pada sebagian calon penerima serta adanya penerima yang telah berpindah alamat atau domisili.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, saat membuka kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keluarga Penerima Manfaat dan Pendamping Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Tahun 2026 di BLY, Rabu 11 November 2026.
Indra menjelaskan, dari total 171 KPM yang diusulkan, hanya 163 keluarga yang memenuhi persyaratan penyaluran bantuan. Sementara delapan lainnya dinyatakan tidak dapat menerima bantuan.
“Dari 171 Keluarga Penerima Manfaat, yang memenuhi persyaratan penyaluran itu sebanyak 163 KPM,” ujar Indra.
“Sementara 8 KPM lainnya tidak dapat disalurkan karena adanya indikasi keterlibatan aktivitas perjudian daring dan adapula yang pindah alamat atau domisili,” tambahnya.
Menurut Indra, ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap ketentuan, serta tanggung jawab penerima dalam memanfaatkan bantuan menjadi bagian penting dari keberhasilan program pemberdayaan sosial ekonomi.
Ia menegaskan, dukungan pemerintah harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kegiatan yang melanggar hukum.
“Dukungan pemerintah seharusnya benar-benar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan justru untuk aktivitas ilegal, apalagi buat judi,” tegasnya.
Program dari Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar tersebut menyalurkan bantuan modal usaha produktif sebesar Rp5 juta kepada setiap KPM yang memenuhi persyaratan.
Dengan 163 penerima, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp815 juta. Bantuan tersebut ditujukan sebagai modal usaha produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif.
Indra mengatakan, program ini tidak hanya bertujuan memberikan bantuan modal, tetapi juga mendorong keluarga penerima manfaat mengembangkan potensi ekonomi agar lebih mandiri.
Karena itu, peserta dibekali pelatihan mengenai perencanaan usaha, pengelolaan modal, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta pencarian peluang pasar.
Menurutnya, keterampilan mengelola usaha menjadi hal penting karena bantuan modal saja belum cukup menjamin keberhasilan usaha. Sebagian masyarakat telah memiliki keterampilan atau menjalankan usaha kecil, tetapi masih menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran.
“Ada masyarakat yang memiliki keterampilan tetapi belum memahami cara mengelola keuangan, ada yang sudah menjalankan usaha kecil namun masih mengalami kesulitan dalam pemasaran,” pungkas Indra.
