WARTANESIA – Musim penghujan dengan debit air tinggi membawa dampak serius bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Sejak awal Maret 2025, curah hujan yang tinggi menyebabkan tanggul jebol di Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, yang mengakibatkan sedikitnya tiga desa terendam banjir.
Tak hanya itu, pada penghujung bulan Ramadan 2025, empat desa di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo, mengalami nasib serupa.
Tragisnya, warga terpaksa melaksanakan Salat Id di tengah genangan air yang menggenangi permukiman mereka.
Sejumlah peristiwa banjir lainnya juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah Gorontalo dalam beberapa pekan terakhir.
Peristiwa paling memilukan terjadi pada Selasa, 15 April 2025. Banjir bandang yang menerjang Sungai Desa Dunggilata, Kecamatan Bulawa, merenggut korban jiwa.
Sebanyak 10 mahasiswa yang sedang berada di lokasi terseret arus deras; enam orang berhasil selamat, tiga ditemukan meninggal dunia.
Menyikapi situasi darurat tersebut, Senator Gorontalo, Syarif Mbuinga, melakukan kunjungan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Rabu, 16 April 2025.
Dalam kunjungannya, Syarif bertemu dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Prof. Agus Zaenal, didampingi oleh staf ahli dari Menteri dan Wakil Menteri Sosial.
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Gorontalo yang terdampak bencana. Hasil dari dialog tersebut adalah rencana pertemuan lanjutan yang akan digelar dalam waktu dekat di Gorontalo, melibatkan langsung Menteri Sosial RI.
“Alhamdulillah, dari hasil pertemuan tadi bersama Kemensos, kami bersepakat akan ada pertemuan secepatnya di Gorontalo guna memberikan respon terhadap korban bencana alam,” ujar Syarif saat diwawancarai via telepon.
Dalam kesempatan yang sama, Syarif juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Kemensos atas respon cepat dan keterbukaannya.
“Selaku perwakilan daerah, kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Dirjen Prof. Agus Zaenal, Mas Dardo, dan Mas Rivai yang telah menerima kami dengan sambutan positif. Tentu, kami berharap perhatian pemerintah pusat tidak hanya berhenti pada penanganan banjir, tetapi juga menyentuh persoalan kemiskinan, kesejahteraan, serta masalah sosial lainnya,” pungkasnya. (Lan)
