WARTANESIA.ID – Industri pelet kayu (wood pellet) di Gorontalo dilaporkan kian meluas, dengan sepuluh konsesi perkebunan energi seluas sekitar 282.100 hektare. Informasi itu disampaikan #KoalisiSaveGorontalo dalam siaran pers pada 11 November 2026.
Dari sepuluh konsesi itu, baru empat perusahaan yang beroperasi, yakni PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL), PT Inti Global Laksana (IGL), PT Gorontalo Citra Lestari (GCL), dan PT Gema Nusantara Jaya (GNJ). Deforestasi di konsesi-konsesi tersebut diperkirakan mencapai 9.617 hektare sepanjang 2020 hingga 2026, merujuk publikasi Trend Asia.
Perusahaan pemegang izin hutan tanaman industri (HTI) kini mengembangkan skema Multiusaha Kehutanan (MUK) untuk memperbesar pasokan bahan baku pelet kayu. Skema itu mengusahakan beberapa jenis usaha kehutanan dalam satu konsesi.
GCL dan GNJ telah mengantongi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan skema MUK. Kayu dari kedua konsesi diolah di fasilitas milik PT Gorontalo Panel Lestari (GPL).
Direktur Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK), Zulfianto Biahimo menyebut peralihan dari PBPH berbasis HTI ke skema MUK berpotensi memperbesar konflik tenurial dengan masyarakat. Temuan JPIK menunjukkan kawasan lindung di konsesi GNJ menyusut dari 7.652 hektare menjadi 3.713,68 hektare dalam dokumen RKUPH.
Dokumen RKUPH PT GCL 2023 hingga 2032 juga memuat rencana pengembangan kawasan perdagangan karbon di dalam konsesi.
“JPIK Gorontalo menemukan bahwa perubahan skema perizinan dan komoditas perusahaan, dari HTI menjadi perkebunan energi melalui skema MUK, dijalankan tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) dari desa-desa yang berada di dalam konsesi,” kata Zulfianto.
Di Kabupaten Pohuwato, rencana ekspansi PT Lumintu Ageng Lestari Joyo menuai penolakan dari pemerintah daerah dan DPRD. Perusahaan hutan tanaman energi (HTE) dengan skema PBPH itu mengusulkan wilayah operasi di Kecamatan Popayato Barat, Popayato, dan Popayato Timur dengan luas konsesi setidaknya 38.000 hektare.
Dalam rapat paripurna ke-33 DPRD Pohuwato pada 30 Juni 2026, seluruh fraksi menyatakan menolak kehadiran perusahaan tersebut.
Juru Bicara #KoalisiSaveGorontalo, Renal Husa menyebut ketiga kecamatan itu bukan wilayah baru bagi industri ekstraktif. Izin usaha biomassa kayu sudah lebih dulu berada di Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, dan Lemito.
Berdasarkan analisis citra satelit koalisi, sekitar 1.105 hektare hutan alam di Pohuwato terdeforestasi pada 2021 hingga 2023. Renal menilai penolakan lintas fraksi DPRD patut diapresiasi, tetapi tidak boleh berhenti sebagai pernyataan sikap.
“Sikap itu harus ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat sebagai pemberi izin,” ujarnya.
Berdasarkan pemantauan koalisi, perusahaan sektor kehutanan sejauh ini tidak memberi dampak positif bagi warga di lingkar konsesi dan tidak berkontribusi bagi pemerintah daerah. Koalisi menyebut yang tampak justru meningkatnya kerusakan hutan dan bencana ekologis.
Koalisi mencontohkan banjir bandang yang melanda Desa Tuweya dan Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi, Pohuwato, pada malam 20 Juni 2025. Banjir itu menewaskan setidaknya dua warga Desa Tuweya dan merendam ratusan rumah.
Menurut BPBD Pohuwato, sekitar 1.235 jiwa di kedua desa terdampak, sedangkan BNPB mencatat total 8.995 orang terdampak banjir saat itu. Ribuan hektare lahan pertanian rusak dan satu jembatan penghubung jalan Trans-Sulawesi di Kecamatan Lemito rusak total.
Komoditas ekspor utama Gorontalo berasal dari kayu dan barang dari kayu, dengan Korea Selatan dan Jepang sebagai negara tujuan terbesar. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dalam Berita Resmi Statistik Nomor 64/10/75 yang terbit 1 Oktober 2026 mencatat pelet kayu menyumbang US$33,34 juta atau 57,02 persen dari total ekspor Januari hingga Agustus 2026 sebesar US$58,46 juta.
Volume pelet kayu mencapai 240.816 ton dan seluruhnya dikirim ke Jepang dan Korea Selatan. Pada Agustus 2026, nilai ekspor pelet ke kedua negara mencapai US$6,17 juta, setara sekitar Rp111,2 miliar dengan kurs Rp18.022 per dolar AS pada 21 Oktober 2026.
Nilai itu sekitar 58 persen dari total ekspor Agustus yang mencapai US$10,64 juta. Pada 2024, Bea Cukai menyebut PT Biomassa Jaya Abadi (BJA) menyumbang lebih dari 55 persen devisa ekspor Gorontalo.
Pada 27 Agustus 2024, PT BJA menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara atas pencapaian itu. Bagi koalisi, hal itu menunjukkan ekspor Gorontalo sangat bergantung pada satu komoditas hasil hutan.
Koalisi menilai ketergantungan itu menutup ruang untuk mengembangkan potensi lain di Provinsi Gorontalo.
“Padahal pencapaian yang diraih oleh PT BJA tersebut didapat dengan membabat hutan alam di Pohuwato,” kata Renal.
Menurut koalisi, pemerintah hanya menilai keuntungan dari nilai uang dan tidak mempertimbangkan kerugian ekologis dan sosial yang ditanggung warga.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo dalam pemberitaan Dulohupa.id pada 19 Januari 2024 menyatakan dokumen perizinan BJA, beserta pemasok bahan baku IGL dan BTL, telah lengkap. Untuk memastikan hal itu, Japesda mengirim permintaan dokumen AMDAL ketiga perusahaan pada 17 Agustus 2026 dengan surat nomor 48/SP/JAPESDA/VIII/2026.
Menurut Japesda, DLHK menyatakan tidak memiliki dokumen itu karena ketiga perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga dokumennya berada di tingkat kementerian. Pada 1 September 2026, Japesda hanya menerima empat dokumen AMDAL, termasuk dokumen IGL dan BTL yang masih berstatus perkebunan sawit, bukan hutan tanaman energi.
Direktur Japesda, Christopel Paino menilai jawaban DLHK bertolak belakang dengan pernyataan dinas pada 2024.
“Kalau DLHK bisa menyatakan dokumennya lengkap, artinya mereka pernah memeriksanya. Lalu mengapa sekarang dokumen itu tidak bisa diakses di daerah?” ujarnya.
Menurut Christopel, situasi itu menunjukkan lemahnya keterbukaan informasi publik dalam perizinan yang berdampak langsung pada ruang hidup warga. Ia menyebut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik, termasuk dokumen lingkungan seperti AMDAL.
Japesda juga mengirim surat serupa ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo terkait perizinan BJA dan mendapat jawaban yang sama. Dinas itu menyatakan tidak memiliki dokumen karena perusahaan berstatus PMA sehingga perizinannya berasal dari Kementerian Kehutanan.
Direktur WALHI Gorontalo, Defri Sofyan mempertanyakan penerapan prinsip FPIC yang seharusnya menjamin pelibatan masyarakat. Riset WALHI Gorontalo 2025 menemukan seluruh responden di Desa Lomuli dan Desa Butungale mengaku tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi rencana HTE.
Menurut pengakuan responden, sosialisasi yang dilakukan hanya untuk perkebunan sawit, sebelum izin perusahaan beralih ke tanaman energi.
“Perubahan komoditas dari sawit ke tanaman energi adalah perubahan besar yang menentukan nasib hutan dan warga. Tanpa persetujuan baru dari masyarakat, izin itu cacat secara sosial. Pemerintah harus meninjau ulang izin tersebut,” kata Defri.
Koalisi menilai izin pemanfaatan dan pelepasan kawasan hutan diputuskan di tingkat pusat, dan hasil aktivitas ekstraktif bermuara ke pusat. Menurut koalisi, devisa ekspor yang kerap dibanggakan sebagai kontribusi bagi Gorontalo pada dasarnya adalah pendapatan perusahaan.
Penerimaan negara dari kehutanan, seperti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), disetor ke kas pusat. Daerah hanya menerima sebagian melalui Dana Bagi Hasil (DBH).
Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Pemprov Gorontalo pada 2025 menerima DBH kehutanan sekitar Rp8,7 miliar. Jumlah itu terdiri atas PSDH Rp562,5 juta dan DR Rp8,11 miliar, dan merupakan total seluruh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kehutanan di Gorontalo, bukan hanya dari perusahaan pelet kayu.
Dana DR juga tidak bebas digunakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2026, peruntukannya khusus untuk rehabilitasi dan reboisasi, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta perlindungan hutan.
Sebagai gambaran PNBP yang mengalir ke pusat, Direktur PT BJA, Zunaidi, pada Agustus 2025 mengklaim PT BTL telah membayar PSDH Rp22,26 miliar serta DR Rp20,65 miliar dan US$2,88 juta. Sementara itu, koalisi menyebut pemerintah daerah dan desa di lingkar konsesi menanggung dampak negatif, antara lain bencana ekologis seperti banjir bandang di Tuweya dan Bohusami.
BJA Group mengklaim mempekerjakan hampir 1.500 orang, 83 persen di antaranya warga lokal. Koalisi menyebut klaim peningkatan ekonomi warga itu sepihak dan belum disertai bukti terbuka.
Berdasarkan temuan koalisi, sebagian besar warga lokal yang bekerja di sana berstatus buruh kasar dan hanya segelintir menduduki posisi tinggi. Posisi strategis disebut diisi orang dari luar lingkar konsesi, termasuk dari luar Gorontalo.
Pada 21 Agustus 2026, sebuah kapal tunda yang menarik tongkang bermuatan pelet kayu dari Pelabuhan Lalape terpantau melintas di perairan depan Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato, Pohuwato. Koalisi menyebut perairan itu wilayah tangkap nelayan tradisional, bukan alur pelayaran kapal angkutan barang berukuran besar.
Menurut koalisi, pelayaran itu membahayakan nelayan dari Desa Torosiaje Laut dan Torosiaje Serumpun karena perahu kecil berisiko tertabrak, terseret arus baling-baling, atau kehilangan alat tangkap. Koalisi menduga pelayaran itu melanggar ketentuan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Gorontalo.
Lintasan kapal tunda dan tongkang di perairan dangkal juga berpotensi merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Kerusakan itu bisa terjadi akibat tongkang kandas, tali tarik yang menyapu dasar laut, atau tumpahan muatan dan bahan bakar.
Koalisi mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menyelidiki dugaan pelanggaran itu. Jika terbukti, koalisi meminta sanksi tegas bagi pemilik atau operator kapal dan perusahaan pengguna jasa angkutan.
Koalisi juga meminta pemerintah menetapkan dan mengawasi alur pelayaran yang tidak bersinggungan dengan ruang hidup nelayan tradisional agar kejadian serupa tidak terulang.