WARTANESIA.ID – Sejumlah sopir dan pemilik kendaraan yang terlibat dalam pelayanan transportasi selama pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Tani dan Nelayan XVII di Gorontalo mengaku hingga kini belum menerima pembayaran atas jasa yang telah mereka berikan.
Padahal, mereka telah menyelesaikan seluruh tugas mengantar panitia maupun tamu dari berbagai daerah selama agenda nasional tersebut berlangsung. Para penyedia jasa transportasi mengaku sejak awal memperoleh kepastian bahwa pembayaran akan dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai.
Namun, lebih dari sepekan setelah PENAS XVII berakhir, hak mereka disebut belum juga dipenuhi. Kondisi tersebut membuat para sopir kecewa karena selama menjalankan tugas mereka harus menanggung sendiri berbagai biaya operasional, seperti pembelian bahan bakar, perawatan kendaraan, hingga kebutuhan pendukung lainnya.
Salah seorang sopir, Muhlis Kai, mengatakan para penyedia jasa hanya meminta hak atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan sesuai penugasan.
“Kami ikut menyukseskan kegiatan nasional ini dengan penuh tanggung jawab. Kami melayani tamu dan panitia sesuai penugasan. Yang kami tuntut bukanlah sesuatu yang berlebihan, melainkan hak kami atas pekerjaan yang telah kami selesaikan,” ujarnya.
Meski menyampaikan keluhan, para sopir menegaskan tetap mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan PENAS XVII Gorontalo yang berlangsung meriah dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto pada puncak acara, setelah sebelumnya dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mereka berharap keberhasilan pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut tidak menyisakan persoalan yang merugikan masyarakat yang turut berkontribusi dalam menyukseskan acara.
Karena itu, para sopir dan pemilik kendaraan mendesak panitia penyelenggara maupun pihak yang bertanggung jawab atas administrasi pembayaran segera memberikan penjelasan secara terbuka terkait keterlambatan tersebut, sekaligus memastikan jadwal penyelesaian seluruh kewajiban yang masih tertunda.
Menurut mereka, penyelesaian yang cepat dan transparan menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan agenda nasional di masa mendatang.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Muljady Mario, menjelaskan bahwa pihak dinas terkait sebenarnya tidak punya hubungan langsung dengan para sopir maupun pemilik mobil pribadi di lapangan. Jalur aspal yang dilewati dinas rupanya hanya mentok sampai di meja para vendor atau penyedia rental mobil resmi yang mengikat kontrak.
”Dinas tidak berhubungan langsung dengan pemilik mobil karena dinas hanya berkontrak dengan vendors atau penyedia rental mobil,” ungkap Muljady saat di konfirmasi, Jumat (3/7/2026).
Namun, kata Dia, soal nasib hak para sopir yang sudah sepekan lebih “berpuasa” dari pembayaran para vendor, pihak panitia memastikan bahwa urusan kertas-kertas di balik meja hijau birokrasi terus berproses.
”Untuk penyelesaian administrasi dengan penyedia jasa sewa kendaraan sedang berproses,” tambahnya.
Menurutnya, urusan bayar-membayar ini tidak semudah membalikkan telapak tangan atau menginjak pedal gas. Ada tangga birokrasi yang harus didaki satu per satu oleh pihak ketiga alias vendor penyedia rental, sebelum duitnya benar-benar keluar.
”Sedang berproses administrasinya untuk pembayaran ke pihak ketiga atau penyedia jasa. Untuk anggaran pemerintah, pembayarannya butuh waktu,” jelasnya.
Ia merincikan, alur pencairan dana APBD/APBN ini punya rute tersendiri: setelah administrasi tagihan dari penyedia dinyatakan lengkap tanpa cela, berkas tersebut harus masuk ke tahapan verifikasi terlebih dahulu. Baru setelah lolos sensor verifikasi, tagihan diajukan untuk dicairkan.
”Setelah adminitrasi tagihan lengkap dari penyedia, masuk tahapan verifikasi kemudian tagihan di ajukan untuk di cairkan,” tambahnya.
Diakhir, dirinya menegaskan kembali bahwa urusan Vendor dan Pemilik Kendaraan adalah ranah lain yang bukan merupakan kewenangan dari Dinas.
”Pembicaraan antara penyedia jasa sewa dgn pemilik kendaraan di luar kewenangan dinas,” tegasnya.
