WARTANESIA – Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Pohuwato menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Senin siang (14/7/2025).
Mereka menuntut transparansi penggunaan anggaran pendidikan dan pembenahan fasilitas sekolah yang dinilai terbengkalai.
Dengan lantang, para mahasiswa menyuarakan kegelisahan atas kondisi dunia pendidikan di Pohuwato yang menurut mereka kian memprihatinkan.
Isjan, salah satu orator aksi, menyampaikan kritik tajam terhadap Dinas Pendidikan yang ia nilai tidak transparan dalam pengelolaan anggaran.
“Kita meminta data bukan semata-mata untuk membuka transparansi, tapi demi menjaga kemaslahatan pendidikan di Pohuwato agar tetap aman,” kata Isjan.
Isjan menyoroti salah satu sekolah di wilayah Bulili yang bangunannya terancam roboh sejak 2021, namun tak kunjung diperbaiki.
“Sudah kami suarakan di media sosial, tapi mana bukti kerja nyata Dinas? Gedung sekolah itu hampir ambruk, tapi tetap dibiarkan,” ujarnya.
Tidak hanya itu sejumlah tuntutan lain pun disampaikan masa aksi. Berikut point yang disampaikan :
- Mendesak Bupati Pohuwato untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan seluruh jajarannya yang dianggap tidak menjalankan tugas secara maksimal.
- Mendesak Kadis Pendidikan segera membuka akses informasi terkait penggunaan Dana BOS, PIP, dan DAK tiap sekolah serta libatkan masyarakat komite sekolah, dan lembaga independen dalam proses pengawasan.
- Meminta pemerintah wajib memprioritaskan anggaran pendidikan untuk perbaikan gedung sekolah yang tidak aman dan tidak ramah belajar, khususnya di daerah pesisir dan terpencil.
- Mendesak Kadis Pendidikan Pohuwato untuk menindak tegas oknum tenaga pendidik yang melakukan pelanggaran etika maupun hukum. Dan meminta Dinas Pendidikan harus menjadi garda terdepan dalam melindungi peserta didik.
- Meminta Kadis Pendidikan Pohuwato untuk menyediakan Data Pendidikan, laporan anggaran dan program kerja Dinas Pendidikan di Patform digital yang bias diakses masyarakat luas.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pohuwato, Fitriani Lasantu, akhirnya angkat bicara. Ia menepis tudingan tidak bekerja dan menegaskan pihaknya terus melakukan upaya perbaikan.
“Kami tidak tinggal diam. Baru saja saya pulang dari Jakarta untuk menandatangani MoU revitalisasi 13 sekolah,” jelas Fitriani. Ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama, sehingga perbaikan tidak bisa dilakukan secara serentak.
Menurutnya, anggaran yang digelontorkan pada 2021 tidak sepenuhnya difokuskan untuk pembangunan fisik. “Bayangkan, jumlah satuan pendidikan di Pohuwato sangat banyak. Kami harus membagi program setiap hari, menyesuaikan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Meski begitu, ia menegaskan revitalisasi tetap menjadi prioritas. Dinas Pendidikan, lanjut Fitriani, juga rutin menggelar pertemuan dengan kepala sekolah guna mencegah terjadinya disharmonisasi di tingkat satuan pendidikan.
“Kami punya tanggung jawab moral. Hampir tiap hari kami evaluasi. Tidak hanya sosialisasi program, tapi juga mendengarkan langsung keluhan di lapangan,” ungkapnya.
Terkait sekolah di Bulili, Fitriani mengklaim pihaknya telah mengajukan proposal perbaikan ke pemerintah pusat. Namun, keterbatasan dana membuat beberapa rencana harus menunggu giliran realisasi.
