WARTANESIA.ID – Jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) serta Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Gorontalo resmi dilantik.
Acara pengukuhan pengurus tersebut berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (12/8/2026), dan disaksikan sejumlah pejabat daerah maupun pemerintah pusat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, serta jajaran Forkopimda Provinsi Gorontalo.
Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat persatuan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Gorontalo. ABPEDNAS diharapkan menjadi wadah bersama untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan desa, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga nasional.
Prof. Reda Manthovani menegaskan, persatuan menjadi kunci agar kepentingan desa dapat disampaikan secara lebih efektif kepada pemerintah.
“Pelantikan hari ini adalah pelantikan untuk menyatukan semua anggota badan permusyawaratan desa dalam satu rumah, satu wadah,” ujar Prof. Reda.
Menurutnya, dengan adanya wadah bersama, berbagai aspirasi dan kebutuhan desa dapat diperjuangkan secara lebih terkoordinasi, mulai dari tingkat kabupaten dan kota, gubernur, hingga pemerintah pusat.
Prof. Reda juga menyoroti pentingnya peran BPD dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk dalam pengawasan penggunaan dana desa.
Ia menyebut, salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional adalah semakin berkurangnya persoalan hukum yang menjerat kepala desa maupun perangkatnya akibat kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
“Kami ingin memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan sesuai kebutuhan masing-masing desa,” jelasnya.
Selain pengawasan dana desa, BPD juga diharapkan aktif mengawal berbagai program pembangunan yang masuk ke desa, termasuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Prof. Reda meminta anggota BPD ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut serta menyampaikan berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.
“Dengan cara ini, informasi dapat disampaikan kepada bupati, wali kota, dan gubernur, bahkan ke pusat,” tambahnya.
Dukung Program Asta Cita
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Reda juga menyampaikan pentingnya dukungan desa terhadap berbagai program pemerintah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah program yang disoroti antara lain budidaya ikan tematik, pengembangan ayam petelur, hingga program beasiswa bagi pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, BPD, dan masyarakat desa diperlukan agar berbagai program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga mendorong BPD untuk membantu mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan dukungan pendidikan sehingga dapat memperoleh akses terhadap program beasiswa yang tersedia.
“Kami akan menyampaikan siapa saja yang memerlukan bantuan untuk mendapatkan program beasiswa ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, mengatakan pelantikan jajaran ABPEDNAS di Gorontalo merupakan momentum bersejarah sekaligus langkah awal untuk memperkuat posisi desa dalam pembangunan daerah.
“Kami berharap pelantikan ini dapat memperkuat posisi desa dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah,” ungkapnya.
Dengan terbentuknya kepengurusan ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa di berbagai tingkatan di Provinsi Gorontalo, diharapkan koordinasi, pengawasan, serta penyampaian aspirasi masyarakat desa dapat semakin kuat.
Kolaborasi seluruh pihak juga diharapkan mampu mendorong desa menjadi lebih mandiri, kuat, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah hingga nasional.
