WARTANESIA.ID – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengawasan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Teluk Gorontalo melalui kegiatan pemantauan aktivitas pemanfaatan dan patroli kawasan konservasi yang dilaksanakan pada 14–15 November 2026.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP RI, bersama Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Perairan DKP Provinsi Gorontalo melalui Program LAUTRA.
Pemantauan menyasar wilayah pesisir kawasan konservasi dengan melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Gorontalo, Balai Pengelolaan Ruang Laut Makassar Satuan Pelayanan Gorontalo, Tim Kerja Pengelolaan Ruang Laut, Tim Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus WP3K).
Koordinator kegiatan dari BPK Pontianak, Muhamad Wahyu Al Hadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pemantauan langsung terhadap aktivitas pemanfaatan ruang laut.
Menurutnya, pengawasan lapangan diperlukan untuk memastikan setiap aktivitas yang berlangsung di kawasan konservasi tetap memperhatikan ketentuan zonasi dan fungsi perlindungan ekosistem.
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemantauan terhadap sejumlah lokasi strategis, termasuk Zona Inti Desa Olele, Oluhuta, Botubarani, dan Biluhu Timur, serta Zona Interaksi Hiu Paus Botubarani.
Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menyampaikan bahwa kolaborasi pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
Ia menegaskan, kawasan konservasi tidak cukup hanya ditetapkan secara administratif, tetapi harus diikuti dengan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi secara berkelanjutan.
“Melalui kegiatan ini, kita memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi kawasan, aktivitas masyarakat, serta tingkat kepatuhan terhadap ketentuan zonasi. Hasil pemantauan ini menjadi bahan penting bagi DKP dalam menentukan langkah pengelolaan dan pengawasan selanjutnya,” ujar Aryanto, Minggu (15/11/2026).
Ia juga menilai Program LAUTRA memberikan dukungan strategis bagi penguatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan konservasi, sekaligus memperluas sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan kawasan konservasi yang efektif sejalan dengan arah pembangunan Agro Maritim Provinsi Gorontalo, karena keberlanjutan sektor perikanan sangat bergantung pada kondisi ekosistem laut yang sehat dan terjaga.
DKP Provinsi Gorontalo berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat sehingga perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan berjalan beriringan dengan pemanfaatan ekonomi yang bertanggung jawab oleh masyarakat pesisir.





