Oleh: Moh Irfandi Djumaati
WARTANESIA.ID – Desa merupakan ruang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Di dalamnya, berbagai persoalan sosial, ekonomi, pembangunan, hingga lingkungan hidup berlangsung dan dirasakan secara langsung oleh warga. Karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, tantangan pembangunan masih membutuhkan perhatian bersama. Persoalan banjir, sedimentasi, kondisi infrastruktur, drainase, serta dampak aktivitas pertambangan menjadi sejumlah isu yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, melainkan juga menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Di sisi lain, pembangunan desa harus berjalan seiring dengan keterbukaan informasi, pemerataan program, dan penguatan ekonomi masyarakat. Sebab, ukuran keberhasilan pemerintahan desa bukan semata-mata seberapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di sinilah pentingnya keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai lembaga yang memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa, BPD memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
BPD tidak seharusnya hanya dipahami sebagai pelengkap struktur pemerintahan. Lebih dari itu, BPD merupakan ruang representasi masyarakat yang dituntut mampu mendengar, memahami, dan memperjuangkan aspirasi warga. Kehadirannya harus memberikan arti bagi masyarakat, terutama ketika terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian bersama.
Berangkat dari pemikiran tersebut, Saya membawa sebuah gagasan perjuangan dengan visi: “Mengabdi untuk Rakyat, Mengawal Keadilan, dan Memperjuangkan Kesejahteraan.”
Visi ini bukan sekadar rangkaian kalimat untuk memenuhi kebutuhan pencalonan. Ada tiga prinsip yang menjadi dasar pemikiran di dalamnya.
Pertama, mengabdi untuk rakyat. Pengabdian berarti menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Seorang anggota BPD harus membuka ruang komunikasi, bersedia mendengarkan keluhan warga, serta hadir dalam proses penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat. Pengabdian tidak cukup diukur melalui kehadiran dalam kegiatan formal, tetapi juga melalui kesediaan memperjuangkan kepentingan warga.
Kedua, mengawal keadilan. Keadilan dalam pembangunan desa berarti memastikan bahwa setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan, menikmati fasilitas publik, dan menyampaikan aspirasi. Pembangunan tidak boleh hanya terpusat pada wilayah atau kelompok tertentu. Persoalan jalan, drainase, banjir, lingkungan, maupun keterbukaan anggaran harus menjadi perhatian bersama dan dikawal melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Ketiga, memperjuangkan kesejahteraan. Kesejahteraan tidak hanya berbicara mengenai pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kondisi ekonomi, kesempatan kerja, pemberdayaan UMKM, pertanian, pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. BPD harus mampu mendorong agar perencanaan pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial dan ekonomi warga.
Gagasan ini juga berangkat dari sebuah Nilai yang Fundamental, di dalamnya terdapat esensi untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT. Nilai tersebut mengajarkan bahwa pengabdian tidak boleh berhenti pada gagasan, tetapi harus diterjemahkan melalui tindakan, tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Namun, penting dipahami bahwa anggota BPD bukan pelaksana seluruh program pembangunan desa. Ada batas kewenangan dan tanggung jawab yang harus dihormati. Karena itu, komitmen yang dibangun bukanlah menjanjikan sesuatu di luar kewenangan, melainkan memastikan fungsi representasi, penyaluran aspirasi, dan pengawasan dapat dijalankan secara bertanggung jawab.
Ke depan, Desa Teratai membutuhkan hubungan pemerintahan yang sehat, komunikasi yang terbuka, serta partisipasi masyarakat yang lebih kuat. Perbedaan pandangan bukan alasan untuk menciptakan perpecahan, melainkan bagian dari proses demokrasi untuk menemukan kebijakan yang lebih baik.
Pada akhirnya, BPD harus menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintahan desa. Jabatan bukan tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sebab, masyarakat tidak membutuhkan terlalu banyak janji, tetapi membutuhkan wakil yang mau mendengar, berani menyampaikan kebenaran, dan konsisten mengawal kepentingan bersama.
Mengabdi untuk rakyat, mengawal keadilan, dan memperjuangkan kesejahteraan. Sebuah komitmen bahwa pengabdian harus lebih besar daripada kepentingan pribadi, dan amanah harus selalu berada di atas kepentingan kekuasaan.
