WARTANESIA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato, Abdullah Kadir Diko, menyoroti transparansi penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR), bank Sulutgo untuk Kabupaten Pohuwato. Dimana menurutnya sejauh ini proses penyaluran CSR sebagai komitmen perusahaan untuk daerah dan masyarakat tidak diketahui secara jelas oleh DPRD yang juga memiliki tanggungjawab di daerah.
“Soal CSR. Sampai hari ini kita (DPRD) tidak pernah tau bagaimana CSR BSG dikeluarkan untuk apa saja. Kita tidak pernah tahu, apalagi kami di Komisi II DPRD,” ucap Diko, dalam RDP Gabungan Komisi DPRD bersama Pimpinan BSG, Senin (7/3/2022).
Politisi muda PKB itu pun meminta agar pihak BSG dan pemerintah dapat memberikan laporan penyaluran CSR BSG ke DPRD. Dimana dijelaskannya, DPRD sebagai Mitra pemerintah yang memiliki fungsi Budgeting juga harus mendapatkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Kita minta ada laporannya. Kita ada hak untuk itu karena pemerintah daerah memiliki kerjasama dengan perbankan dimana kerjasamanya kita bahas juga di DPRD. Nah olehnya kedepan kami minta ada transparansi,” pungkasnya. (Rik)
