WARTANESIA – Hujan deras yang mengguyur sejak Selasa (11/2/2025) menyebabkan banjir di empat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status tanggap darurat akibat dampak bencana tersebut.
Keempat daerah yang terdampak adalah Makassar, Gowa, Maros, dan Pangkep. Banjir terparah terjadi di Kabupaten Maros, Gowa, dan Kota Makassar.
Di Kabupaten Maros misalnya, terdapat 14 kecamatan terdampak. Pemerintah Kabupaten Maros mencatat, lebih dari 100 ribu jiwa terdampak banjir. Sementara di Kota Makassar, sebanyak 1.255 warga harus mengungsi.
Ketinggian air dilaporkan mencapai satu meter, sementara akses jalan Trans Sulawesi di beberapa titik putus total akibat banjir, yang hingga pagi ini, Rabu (12/2/2025), masih belum dapat dilalui kendaraan.
“Hingga pagi ini, jalanan masih lumpuh, tidak bisa dilalui kendaraan karena jalanan masih terendam banjir,” kata Kepala BPBD Maros, Towadeng, kepada wartawan.
Selain melumpuhkan jalanan, aktivitas pemerintahan serta sejumlah sekolah di Kabupaten Maros terpaksa diliburkan. Sebab, ketinggian air di beberapa wilayah masih mencapai 1 hingga 2 meter.
“Kita liburkan, untuk perkantoran di Pemkab Maros hari ini karena melihat kondisi banjir yang masih cukup tinggi dan kantor-kantor masih digenangi air,” kata Bupati Maros, AS Chaidir Syam dikutip kumparan.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, mengatakan bahwa, pemerintah provinsi telah memberikan bantuan kepada warga terdampak di empat daerah tersebut. Ia menekankan pentingnya solusi permanen untuk menangani banjir yang berulang setiap tahunnya.
“Dari Pemprov dan Bupati Maros sudah memberikan bantuan. Namun, kita harus mencari solusi permanen secara bersama-sama oleh pemimpin definitif nantinya,” kata Fadjry saat meninjau lokasi banjir di Kecamatan Manggala.
Menurut Fadjry, salah satu penyebab utama banjir adalah pendangkalan Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Kita harus melihat DAS yang memberi kontribusi besar terhadap banjir ini, karena pasti ada beberapa faktor, termasuk pengaruh lingkungan sekitar Kota Makassar,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa perlu ada mitigasi yang lebih baik agar dampak banjir ini tidak terulang setiap tahun.
“Pemkot, Pemprov, dan Kementerian PU harus duduk bersama untuk memberikan solusi yang permanen,” tandasnya.
Sebagai langkah tanggap, pemerintah provinsi kini telah membangun posko pengungsian dan dapur umum yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak banjir. (Wn)
