WARTANESIA – Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pohuwato menyayangkan sikap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang mengeluarkan data bahwa sejumlah ASN Satpol PP merupakan yang terbanyak tidak berada di kantor saat dilakukan Investigasi Mendadak (Sidak) baru-baru ini.
Kepala Dinas Satpol PP Pohuwato, Nikson Pakaya menjelaskan bahwa, saat Sidak berlangsung, sebagian besar anggota Satpol PP sedang melaksanakan tugas di luar kantor, salah satunya agenda kerja bakti.
“Kami tahu bahwa saat sidak, Satpol PP sedang melaksanakan agenda kerja bakti, sehingga tidak semua personel berada di kantor,” jelas Nikson, Kamis (16/1/2025).
Ia menambahkan, meskipun ada temuan bahwa sejumlah ASN tidak hadir di kantor, mereka sebenarnya sedang bertugas di tempat lain, seperti rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, serta rumah sakit dan Puskesmas.
“Memang benar bahwa BKPSDM hanya mengecek kehadiran ASN Satpol PP di kantor, namun mereka tidak tahu bahwa para ASN telah berada di pos-pos tugas masing-masing, seperti di rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, rumah sakit, dan puskesmas,” tutupnya.
“ASN Satpol PP sebenarnya masuk kerja, namun mereka sedang melaksanakan tugas di beberapa tempat. Jadi, hanya sebagian yang berada di kantor saat sidak,” lanjutnya.
Nikson juga menjelaskan bahwa sebagian ASN Satpol PP sudah menyelesaikan tugas piket 24 jam mereka, sehingga tidak wajib hadir di kantor pada waktu sidak, meskipun tetap wajib melapor (Finger).
“Bahkan, pada waktu itu saya sendiri hadir di kantor, namun keluar pada siang hari karena kami tidak selalu berada di kantor,” tambahnya.
Meski demikian, Nikson mengungkapkan bahwa, pihaknya mendukung adanya sidak untuk memastikan kedisiplinan ASN, dan menyarankan Sidak yang dilakukan melibatkan Satpol PP Pohuwato agar lebih efektif.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Satpol PP menjadi yang terbanyak ASN nya tidak berada di kantor saat Sidak BKPSDM pada 2 Januari 2025 kemarin. Berdasatarkan data, dari 290 ASN Pohuwato yang ditemukan tidak berada di kantor, 43 di antatanya dari Satpol PP.
Plt. Sekretaris Daerah, Mahyudin Ahmad mengatakan, Sidak ini dilakukan bertujuan untuk memastikan ASN di lingkungan Pemda Pohuwato, tetap disiplin dan menjalanlan tugasnya sebagai abdi masyarakat.
“Jadi tujuannya adalah, untuk menegakkan kedisiplinan, agar pelayanan pemerintahan berjalan baik. Maka itu kami perintahkan BKPSDM. untuk melakukan Sidak di seluruh instansi pemerintah,” ungkap Mahyudin, Rabu (15/1/2025).
Mahyudin juga bilang, dari 297 ASN yang ditemukan tidak berada di kantor saat jam kerja, beberapa di antaranya telah mengkonfirmasi bahwa saat Sidak, terdapat beberapa ASN yang sedang berada di luar kantor.
“Saya perintah untuk disidak itu untuk memastikan, ternyata oleh yang melakukan Sidak ini diragukan oleh yang disidak, katanya mereka ada di kantor, hanya saja saat BKPSDM datang, mereka kebetulan ada yang lagi keluar makan, dan ada beberapa yang keluar beli kebutuhan kantor,” jelaa Mahyudin.
Mahyudin mengakui, hari pertama masuk kerja usai libur Natal dan tahun baru, ASN di lingkungan kerja Pemda Pohuwato terlihat sedikit, sehingga pihaknya meminta BKPSDM untuk melakukan Sidak ke seluruh OPD yang ada.
“Memang di hari Jumat tanggal 2 saat awal masuk kerja itu kelihatan sedikit. Mungkin mereka (ASN) merasa masih libur, padahal sudah masuk kerja,” kata Mahyudin.
Ke depan kata dia, pemerintah akan menindak tegas ASN yang tidak menegakkan disiplin kerja, sebagaimana aturan yang ada.
“Ke depan, ASN yang tidak disiplin pasti akan ditindak tegas, teguran lisan, tertulis, hingga pemecatan mungkin saja bisa dilakukan jika pelanggarannya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kan kita ada aturan dan mekanisme,” tegas Mahyudin.
Berikut jumlah ASN di masing-maaing Instasni, hasil sidak tidak berada di kantor :
1. RSUD-BP – 29
2. Kantor Camat Buntulia – 5
3. Kantor Camat Duhiadaa – 10
4.Setda – 1
5. Dinas PMD – 7
6. Dinas Sosial – 15
7. BKPSDM – 1
8. Kantor Camat Marisa – 3
9. DP3AP2KB – 14
10. Dinas PUPR – 8
11. Dinas Perkim – 14
12. Dinas Dukcapil – 3
13. Satpol PP – 43
14. Dinas Perindagkop – 9
15. Dinas Perhubungan – 2
16. Kesbangpol – 24
17. Bappeda – 13
18. Setwan DPRD – 30
19. Dinas Pendidikan – 10
20. Dinas Kominfo – 8
21. Keuangan Daerah – 41.
(Lan)