Site icon WARTANESIA

Miris! Sudah Sukseskan PSU, Tapi SPPD Panwas TPS Diduga Belum Dibayarkan Bawaslu Pohuwato

WARTANESIA – Suksesnya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pohuwato, tak lepas dari kontribusi penyelenggara dalam hal ini Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Namun sayang, suksesnya pelaksanaan PSU tak sejalan dengan nasib para PTPS, di mana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), diduga tak dicairkan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

Seperti yang dialami oleh Ronal Husa. PTPS yang berada di Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato ini, mengeluhkan ketidakjelasan pencairan SPPD PTPS oleh Bawaslu Pohuwato.

“Gaji kami sudah di transfer tapi lambat mungkin satu bulan baru masuk kalu saya ingat lalu itu. Nah sekarang kan masih ada SPPD, karena kami disuruh buat SPPD waktu itu, jadi SPPD sampai sekarang belum ada makanya saya berani bastatus di Facebook,” ungkap dikutip suarapost, Minggu (1/9/2024).

Menurutnya, persoalan tersebut sudah dikomunikasikan melalui Panwascam, namun jawaban yang didapati SPPD tersebut masih dalam tahap perbaikan.

“Saya konfirmasi ke Panwascam tidak ada solusi, saya juga bertanya sama saya punya sepupu di Popayato, mereka bilang juga masih menunggu. Kalau sesuai dengan aturan surat tugasnya, kami sudah bekerja seharusnya sudah ada upah,” terangnya.

“Saya juga sudah mengirim email ke Bawaslu, tapi tidak ada balasan email,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun lewat surat resminya menyatakan bahwa, pihaknya menyayangkan tuduhan yang dialamarkan ke Bawaslu, terkait SPPD.

“Kami menyesalkan adanya pernyataan yang menyebutkan bahwa Panwas TPS
merasa “terbohongi.” Tuduhan tersebut tidak didasarkan pada fakta dan cenderung
menyesatkan. Kami memastikan bahwa tidak ada niat atau tindakan untuk
menyesatkan atau merugikan siapa pun selama proses Pemilu,” tulis Yoland dalam keterangan persnya.

Dirinya juga mengajak pihak-pihak yang merasa berkaitan dengan persoalan tersebut, untuk berdiskusi.

“Kami mengajak pihak-pihak yang terkait, termasuk Ronal Husa, untuk berdiskusi
secara langsung jika ada ketidakpuasan atau pertanyaan seputar proses pengawasandi TPS. Kami terbuka untuk dialog yang konstruktif demi kebaikan Bersama,” ujarnya. (Lan)

Exit mobile version