WARTANESIA – Permasalahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Gorontalo bagaikan benang kusut yang tak kunjung terurai. Aktivitas ilegal ini terus marak, meninggalkan kerusakan lingkungan dan keresahan masyarakat.
Terbaru, Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Pudji Prasetijanto Hadi, mengambil langkah tegas dengan menyurati Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo. Dalam suratnya, Kapolda meminta pembentukan tim terpadu untuk menertibkan aktivitas PETI di wilayah Gorontalo.
Pembentukan tim terpadu ini bertujuan untuk menindak tegas para pelaku usaha PETI yang bandel dan tak henti-hentinya merusak lingkungan. Kapolda berharap dengan adanya tim ini, aktivitas PETI dapat dihentikan dan kerusakan lingkungan dapat dipulihkan.
Langkah Kapolda ini pun mendapat tanggapan dari Bendahara KNPI Provinsi Gorontalo, Riyanto Ismail. Pihaknya mengapresiasi upaya Kapolda dalam memberantas PETI.
Namun menurut Riyanto, upaya Kapolda itu sebaiknya melibatkan tim eksternal di luar Forkopimda dalam tim terpadu tersebut. Pelibatan tim eksternal dianggap penting untuk memastikan netralitas dan objektivitas penertiban PETI.
“Tim seperti ini dalam beberapa contoh kasus pertambangan di berbagai daerah sering dibuat, namun kesannya justru menguap begitu saja tanpa ada penyelesaian yang jelas,” ujar Riyanto Ismail, di Jakarta, Kamis (23/05/2024).
“Pelibatan tim eksternal diharapkan dapat membawa perspektif yang lebih luas dan memperkuat upaya penertiban PETI di pohuwato dan umumnya gorontalo. Kami KNPI meyakini bahwa, dengan kerjasama yang solid dari semua pihak, permasalahan PETI dapat diatasi secara tuntas dan berkelanjutan,” harap Riyanto yang juga merupakan mantan Ketua PB HMI.
“Perlu digarisbawahi bahwa aktivitas PETI di Gorontalo telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya para petani dan ibu-ibu yang menggunakan aliran sungai. Kerusakan lingkungan dan pencemaran air akibat PETI sangat meresahkan dan berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Namun demikian, keberadaan PETI seperti buah simalakama. Menurutnya, seluruh pihak harusnya ikut terlibat tidak hanya pada konteks penertiban, namun menciptakan solusi.
“Bicara PETI ini tidak ada habisnya. Sadar tidak sadar, kehadiran tambang yang dianggap PETI selama ini memeilik andil besar dalam perekonomian masyarakat. Harusnya, para pelaku PETI dan masyarakat yang terlibat di dalamnya, tidak hanya terus dauber-uber, tapi tidak diberi solusi agar bagaiamana mereka tidak lagi dicaplok pelaku PETI, ini penting. Kami pastikan pembentukan tim oleh Kapolda ini akan terus kami kawal,” tegas Riyanto Ismail. (Lan)