WARTANESIA – Pendapatan Asli Daerah atau PAD sarang wallet di Kabupaten Pohuwato tidak berjalan maksimal. Dari 1.035 bangunan sarang walet, hanya 11 bangunan yang membayar izin mendirikan bangunan.
Hal ini terungkap pada Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggunjawaban Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato tahun 2023, pada Senin (6/5/2024).
Dalam penyamapaiannya, Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi mengatakan bahwa, dari hasil penilaian DPRD, ada sejumlah sektor capaian PAD Pohuwato dari tahun ke tahun tidak mencapai target. Salah satunya PAD saran walet.
“Kita sudah punya Perda sarang burung walet. Ada 1.035 bangunan sarang walet, itu data per tahun 2023. Kami belum tahu tahun 2024, tapi pencapaian sumber PAD dari sarang walet ini belum bergerak dan msih seperti itu. Jangankan kontribusi bagi hasil 2,5 persen, dari data yang telah kami evaluasi, dari 1.035, baru 11 sarang walet yang membayar izin mendirikan bangunan,” ungkap Nasir Giasi.
Kehadiran Dinas Pendapatan Asli Daeran atau Dispenda pun dirasa perlu. DPRD menurut Nasir, medorong Pemda untuk segera membentuk Dispenda guna memaksimalkan capaian target PAD Pohuwato.
“Kita mendorong pembentukan Dinas Pendapatan Asli Daerah, sudah harus berdiri sendiri karena target PAD kita dengan hadirnya perusahaan besar di Pohuwato cukup besar, tapi belum dilakukan secara maksimal,” harapnya.
Di sisi lain, DPRD pun mendorong pemerintah untuk menyerahkan sepenuhnya kendali retribusi sarang walet ke pemerintah kecamatan. Hal ini penting dilakukan untuk memaksimalkan kerja-kerja pemerintah tekait target capaian PAD.
“Yang paling inti, sarang walet ini kan berada di masing-masing kecamatan. Camat itu ada klausul rekening PAD di sana yakni pajak bumi dan bangunan. Maka pendelegasian sarang walet ini kita serahkan ke mereka (Camat). Harus diakui, keterbatasan dinas menjadi kendala, maka perlu didelegasikan ke camat karena mereka yang tahu persis kondisi di lapangan,” pinta Nasir Giasi. (Lan)