WARTANESIA – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pohuwato, kompak meminta pemerintah segera mencabut kerjasama dengan pihak Bank BRI, terkait proses pencairan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai).
Seperti yang terlihat pada Kamis (2/4/2024). Sejumlah ASN di Dinas Perkim Pohuwato. Sekretaris hingga staff di dinas itu bersepakat meminta Pemda segera mencabut kerjasama transaksi keuangan dengan Bank BRI.
“Ini imbas dari ketidakprofesionalan Bank BRI terhadap kami nasabah. Di Bank BRI banyak sekali potongan-potongan yang menurut kami tidak jelas, sebab tidak ada informasi atau penjelasan, kenapa saldo kami dipotong,” kata Sekretaris Dinas Perkim, Irfan Lalu.
“Setiap transaksi keluar masuk, kami dibebankan biaya notifikasi sebesar Dua ribu Lima ratus (Rp.2.500). Belum lagi potongan-potongan lain yang menurut kami sangat tidak masuk akal,” jelasnya menambahkan.
Dia menambahkan, pihaknya akan segera membuat surat kepada Bupati Pohuwato, untuk segera menindaklanjuti masalah yang terjadi.
“Saya yakini, pemotongan saldo nasabah oleh BRI ini bukan hanya dialami ASN, tapi masyarakat juga. Kita ini nasabah, sangat berbeda dengan Bank lain, di BRI ini sangat banyak potongannya,” ujar Irfan.
“Kami akan buat surat, meminta Pemerintah untuk segera mencabut kerjasama dengan BRI, TPP kami bulan Maret sudah harus dipindahkan proses pencairannya melalui Bank lain,” tegasnya menutup.
Sebelumnya, Sejumlah Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Pemda Pohuwato mengaku saldo di rekening Bank BRI mereka tiba-tiba terpotong.
Enas, salah satu ASN Pemda Pohuwato mengaku bingung terkait pemotongan saldo di tabungan BRI miliknya.
“Saya bingung tiba-tiba ada uang pemotongan. Bervariasi, dari nominal Sembilan ribu (Rp.9.000) sampai Empat belas ribu (Rp.14.000). Dan bukan cuma sekali, banyak,” ungkapnya, Kamis (2/2/2024).
Senada dengab Enas, Ikbal, juga mengeluhkan hal serupa. Bahkan secara tegas Ikbal meminta agar Pemda Pohuwato mengkaji kembali kerjasama dengan pihak BRI Marisa.
“Ini BRI harusnya ada keterangan resmi yang disampaikan terkait hal ini. Bayangkan saja kalau saldo nasabah seperti kami dipotong tidak jelas begini, coba Dua ribu Rupiah saja misal, dikali ribuan nasabah, sudah berapa itu,” kata Ikbal.
“Kalau begini, Pemda harusnya kaji kembali kerjasama dengan BRI. Pindahkan saja pencairan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) ASN dari BRI ke bank lain,” tegasnya.
Dikonfirmasi, Kepala Bank BRI Cabang Marisa, Gibson Makalare mengatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan dari nasabah. Pihaknya pun meminta nasabah mengakses akun Instagram BRI untuk mendapatkan penejelasan resmi terkait maslah yang terjadi.
“Itu kan sudah ada penjelasan di IG (Instagram) BRI dan Faceebook. Sudah ada penjelasan resmi, nanti dilihat. Saat ini belum ada, belum terima laporan dari nasabah. Semua nasabah kami arahkan, kalau ada hal-hal begitu, hubungi BRI,” jelasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, wartanesia.id tidak menemukan nformasi penjelasan terkait kasus terpotongnya saldo nasabah BRI di Pohuwato, di akun Isntagram dan Facebook milik BRI. (Lan)