WARTANESIA – Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Kabupaten Pohuwato meminta Pemerintah Daerah memaksilamkan sistem non tunai dalam mengggait pajak tersebut.
DPRD Pohuwato sendiri telah memberikan catatan khusus kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak maksimal dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tidak hanya itu OPD juga diminta menggali potensi PAD baru. Bahkan DPRD sendiri menyoroti belum maksimalnya PAD yang bersumber dari perhotelan, penginapan, kos – kosan dan rumah makan.
“Setiap tahun itu yang ditetapkan 100 persen, yang tercapai hanya 25 – 30 persen. Sehingganya harus ada sistem yang harus diperbaiki. Misalnya di pasar itu sudah melakukan perbaikan dengan sistem non tunai, sehingga Badan Anggaran (Banggar) akan mendorong semua PAD sudah harus bersifat non tunai,” terang Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi, Selasa (16/1/2024).
Seperti diketahui target pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun 2023 sebesar 914 Milyar 57 juta 939 ribu 134 rupiah. Jumlah tersebut meningkat 4,39 persen dibandingkan target pada APBD tahun anggaran 2022. Di Tahun 2024, Nasir meminta agar OPD lebih memaksimalkan lagi potensi pajak daerah.
“Kita mendorong semua PAD itu sudah bersifat non tunai,” pinta Nasir Giasi. (Lan)