WARTANESIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BKPSDM, Dinas Pendidikan, Ketua Korpri, serta Ketua PGRI terkait.
Rapat tersebut membahas tentang Jaminan Hari Tua (JHT) salah satu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Erni Bagoe (Almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2023.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Nirwan Due, rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Pohuwato, Amran Anjulangi, Kepala BKPSDM, Supratman Nento, Ketua Korpri, Usman Hadis Bay dan Ketua PGRI, Syahrir Panu.
Ketua Komisi I DPRD Pohuwato, Amran Anjulangi, mengatakan jika berdasarkan hasil rapat tersebut, pihak keluarga mendapatkan kejelasan tentang apa yang menjadi hak PPPK, Almarhumah Erni Bagoe.
“Alhamdulillah apa yang menjadi tuntutan dari pihak keluarga hari ini mendapatkan kejelasan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Taspen,” tutur Amran usai RDP di Ruang Rapat DPRD Pohuwato, Selasa (29/08/2023).
Amran menghimbau agar Badan Kepegawaian Kabupaten Pohuwato dapat segera melakukan sosialisasi kepada PPPK untuk menghindari hal semacam ini terjadi kembali.
“Ini karena kurangnya sosialisasi. Sehingga tadi dari pihak BKPSDM mengatakan ke saya, mereka akan segera melangsungkan sosialisasi via zoom, sebab sudah ada 3 (tiga) kasus PPPK yang meninggal dunia,” tandasnya. (rik)