WARTANESIA – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato saat ini tengah diterpa isu yang kurang enak. Dimana beredar jika pemerintah enggan untuk membayarkan ganti rugi lahan akibat pembangunan Bandara Randangan.
Tak ayal, momentum ini dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk mencari ketenaran di tengah masyarakat. Bahkan pernyataan dari pihak-pihak ini dianggap menjerumuskan masyarakat pada konteks berpikir yang salah.
Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh salah satu Tim Kerja Bupati (TKB), Riyanto Ismail. Menurutnya apa yang saat ini menerpa pemerintahan, berusaha diperkeruh oleh narasi-narasi pejabat yabg tidak bertanggung jawab.
“Kita harus tahu dulu duduk pokok masalahnya dimana. Di Kabupaten Pohuwato ini baiknya kita harus menjernihkan pikiran untuk menanggapi dan menangani sebuah persoalan,” tuturnya, Rabu (16/08/2023).
Pernyataan Riyanto tersebut merujuk pada pernyataan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Idris Kadji, yang dinilai terlalu gegabah dan arogan dalan memberi solusi terhadap persoalan yang saat ini terjadi antara pemerintah dan masyarakat randangan.
“Kita harus tahu bahwa ini tahun sudah memasuki tahun politik. Jangan sampai hanya karena kepentingan orang-orang tertentu ini maayarakat coba dihasut. Memojokan pemerintah dengan posisi pemerintah sudah menjelaskan sedetail mungkin,” lanjutnya.
Riyanto menegaskan agar masalah yang dihiring di DPRD terkait masalah ganti rugi lahan akibat pembangunan Bandara Randangan dapat dilakukan pembuktian terlebih dahulu.
“Makannya kalau mereka berbicara ada hiring karena tidak ada pembayaran lokasi, lokasi yang mana yang harus dibayarkan? Dasarnya apa?,” jelasnya seraya menambahkan.
Dirinya berharap agar para pejabat-pejabat di daerah, khususnya Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dapat menganalisa duduk pokok masalah, sebelum mengambil keputusan.
“Jangan sampai juga kita pejabat di daerah ikut menjurumuskan pemikiran masyarakat yang keliru. DPRD itu adalah wakil rakyat, jadi harus bisa mencerdaskan, mana yang bisa dan mana yang tidak bisa,” pungkasnya. (rik)