WARTANESIA – Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato terganggu dengan adanya rekofusing anggaran serta anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) yang belum dicairkan.
Hal itu diungkapkan oleh Yahya Abas yang merupakan masyarakat Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, ketika hendak ingin mengurus berkas kependudukan di Dinas Dukcapil.
“Tadi itu saya ke Dukcapil, ada yang mau di urus, tapi karyawan disana bilang kalau mereka lagi mogok kerja karena anggaran yang di rekofusing dan anggaran ATK yang belum ada pencairan,” paparnya, Rabu (16/08/2023).
Yahya mengungkapkan jika pihak Dinas Dukcapil menjelaskan siap melakukan pekerjaan untuk melayani masyarakat, akan tetapi terkendala pada persoalan anggaran di atas.
“Mereka bilang ke saya jika merekan siap melayani masyarakat. Akan tetapi, dokumen yang diperlukan itu tidak bisa diprint sebab masalah anggaran itu tadi,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pohuwato, Ahmad Djuuna, mengatakan jika pihaknya saat ini tidak mogok kerja. Akan tetapi tetap melakukan pelayanan, namun tidak bisa mencetak apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Jadi kita tidak mogok kerja, hanya saja saat ini anggaran untuk tinta dan lain sebagainya ini sudah tidak ada. Jadi saya perintahkan mereka untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa kita tetap kerja, tapi belum bisa mencetak,” tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, persoalan ini baru terjadi pada hari ini dan rencananya dirinya akan bertemu dengan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pohuwato siang ini.
“Sebentar hal ini akan dirapatkan bersama Badan Keuangan, mungkin pukul 13.00 kita akan adakan pertemuan untuk membahas mana yang prioritas, mana yang tidak,” jelasnya seraya menambahkan.
Terakhir, dirinya menyarankan agar masyarakat dapat mencetak kebutuhan administrasi kependudukannya di tempat lain.
“Jadi tinggal kirim e-mail ke kita, nanti apa yang dibutuhkan akan kita buat dan kita kirim di e-mail itu, terus dicetak di tempat lain,” tandasnya. (rik)