WARTANESIA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar), Nasir Giasi, berencana untuk membentuk Tim 7 dalam rangka mengevaluasi kerja kader partai.
Pembentukan Tim 7 tersebut sebagaimana yang diinstruksikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Rusli Habibie, kepada Nasir Giasi.
Pembentukan Tim 7 tersebut mendapat tanggapan dari Dewan Pembina DPD Golkar Pohuwato, Suharsi Igirisa, yang juga merupakan Wakil Bupati Pohuwato.
Suharsi diketahui merupakan salah satu kader yang akan dikenakan sanksi, sebab dianggap tidak loyal terhadap kegiatan-kegiatan partai berlambang pohon beringin itu.
Seperti halnya dalam pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Partai Golkar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pohuwato, Suharsi tidak menghadiri agenda besar tersebut.
“Tidak hadir itu karena tidak diundang. Ibu juga walaupun ibu ada, ibu tentu tidak bisa hadir, karena kita kan eksekutif, biar kami ada tapi kami tidak bisa hadir,” jelasnya, dikutip Selasa (16/05/2023).
Lebih lanjut, Suharsi mengatakan, saat ini dirinya merasa tidak pernah membuat kesalahan-kesalahan sehingga harus diberikan surat peringatan.
“Mana SP1? Apa yang di inikan, saya tidak merasa apa yang saya langgar,” tegas tokoh wanita asal wilayah barat Pohuwato tersebut.
Selanjutnya terkait keikutsertaan putranya sebagai Bacaleg dari Partai Gerindra, dirinya hanya merasa bahwa sebagai orang tua tentu hanya bisa mendoakan apa yang terbaik menurut putranya tersebut.
“Dia kan sudah ada keluarga, dia sudah punya anak, punya istri, punya keluarga, dia sudah bisa menentukan arah hidupnya sendiri mau kemana. Tidak bergantung ke orang tua lagi. Orang tua ini cukup mendoakan. Dia kan sudah pisah dari ibu punya keluarga,” pungkasnya. (rik)