WARTANESIA – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, mengunjungi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti upaya penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pohuwato.
Meskipun berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten Pohuwato telah berhasil menurunkan angka stunting yang sangat signifikan yakni sebanyak 27,7 persen. Dimana pada tahun 2021 sebesar 34,6 persen menjadi 6,4 persen ditahun 2022.
Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa mengatakan, penurunan angka stunting ini dilakukan dengan berbagai upaya seperti program Rumah Tangga Pelopor Stunting (RTPS) serta Gebyar SMS.
Selain itu, kata Suharsi, kondisi masyarakat Pohuwato yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, membuat pemerintah daerah Pohuwato juga memanfaatkan pemberdayaan petani sebagai upaya penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Adapun upaya kami untuk mengintervensi kepala keluarga tidak mampu seperti membuatkan kebun, kendang ayam, dan kolam ikan. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan keluarga berisiko miskin dapat menjual kembali hasil pertanian mereka dan juga dapat mengatasi pemenuhan gizi mereka,” jelas Suharsi.
Meskipun angka stunting menurun drastis, Suharsi mengatakan masih terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi seperti alat kesehatan Antropometri sebanyak 250 unit dan Ultrasonografi (USG) di 10 Puskesmas.
Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK, Agus Suprapto, menegaskan agar Kabupaten Puhowato dapat segera mengusulkan kebutuhan alat kesehatan kepada Kementerian Kesehatan.
“Saya apresiasi untuk Kabupaten Pohuwato karena telah berhasil mengalami penurunan stunting hingga 6,4 persen. Saya kira pengajuan alat tersebut segera diusulkan kepada Kemenkes sehingga penanganan stunting dapat segera tuntas sepenuhnya,” jelas Agus.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, Jelsi Natalia Marampa, mengatakan pentingnya perkuat koordinasi dan kolaborasi di semua lapisan masyarakat.
“Dana sudah tersedia di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) namun masih berjalan sendiri-sendiri dan ini perlu dikuatkan koordinasinya. Apalagi saat ini sudah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk peran koordinasinya,” pungkasnya. (rik)