WARTANESIA – Anggota DPRD Pohuwato, Al Amin Uduala, menilai pemerintah tidak serius mengurusi tambang rakyat yang kini tengah dipersoalkan oleh penambang.
Hal ini tegas dikatakan Aleg Dapil Kecamatan Randangan dan Taluditi ini, saat Rapat Dengar Pendapat terkait persoalan tambang, pada Senin (9/1/2023).
“Pemerintah kita hari ini tidak serius. Kenapa, karena langkah yang dilakukan pemerintah hari ini terkesan kasuistis. Nanti ada pemblokiran jalan oleh penambang, baru pemerintah turun. Apakah harus terus-terusan seperti ini. Nanti ada aksi, baru ada reaksi pemerintah,” ungkap Al Amin.
Menurut dia, persoalan WPR memiliki waktu yang cukup panjang. Pemerintah seharusnya aktif mengambil peran.
“Kemarin WPR sudah ada. Tetapi belum ada langkah kongkrit pemerintah. Seharusnya pemerintah sudah membentuk tim, mendorong bagaimana IPR itu sudah harus dipercepat. Karena dari hari ke hari, persoalan tambang ini terus berjalan dan belum ada penyelesaian serta solusi,” jelasnya.
“Kami tidak setuju, para penambang lokal diturunkan begitu saja. Sebab dampaknya akan besar. Ada ribuan penambang, dengan adanya mereka turun dari lokasi milik perusahaan, menunjukkan kepatuhan mereka terhadap aturan dan ketentuan. Namun untuk menghentikan mereka menambang di wilayah pertambangan, ini harus dicermati dengan bijak,” pungkasnya.
RDP yang digelar di Ruang Sidang DPRD Pohuwato ini dipimpin oleh Ketua Komisi III, Beni Nento, menghadirkan Sekda Pohuwato, Iskandar Datau, dan diikuti oleh Ketua APRI Pohuwato, Limonu Hippy, serta unsur Aliansi Masyarakat Peduli Pertambangan Pohuwato. (Lan)