WARTANESIA – Satu-persatu persoalan tambang yang ada di Kabupaten Pohuwato mulai terkuak ke permukaan. Mulai dari persoalan WPR yang hingga kini tidak ada kejelasan, sampai pada persoalan jaminan kesejahteraan anggota KUD Dharma Tani yang terkatung-katung.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Iwan S. Adam, yang merupakan Mantan Ketua KUD Dharma Tani. Iwan merasa bahwa saat ini KUD Dharma Tani cenderung tertutup jika berbicara persoalan anggaran yang melibatkan Merdeka Gold dalam hal ini PT. PETS, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas di Pohuwato.
“Pembahasan tentang ini terlalu tabu. Orang-orang terlalu takut untuk bicara tentang kerja sama Merdeka Gold dan KUD, padahal emasnya itu sekitar 2,37 juta Ons. Harusnya ditelusuri semua dokumen perjanjian dari zamannya Nizam Dai, Dakson Nggudu, Iwan Adam, Ondho Akib, Uns Mbuinga hingga ketua yang sekarang Idris Kadji,” tegas Iwan, Selasa (28/6/2022).
Iwan menambahkan bahwa, sudah menjadi kewajiban bagi pihak KUD Dharma Tani untuk menyejahterahkan para anggota dan juga msayarakat (penambang lokal) atas adanya perpindahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 100 hektare.
“Hampir 5 Tahun pengurus menikmati enaknya dibayar setiap bulan gaji dari 3 juta hingga 10 juta Rupiah, sementara para anggota melarat. Bayangkan saja dari Tahun 2017 hingga 2022 ini ada sejumlah 500 Juta/bulan, jika kita hitung selama 5 Tahun berarti ada sekitar 30 Miliar yang digunakan untuk Pembayaran Gaji pengurus KUD Dharma Tani dan itu dihitung sebagai Hutang KUD,” ungkap Iwan.
Iwan berharap, adanya kerjasama antara KUD Dharma Tani dan Merdeka Gold dapat menjamin kesejahteraan anggota maupun daerah Bumi Panua. Dirinya juga meminta agar kedepan ada transparansi pengelolaan keuangan yang masuk lewat kerjasama antara KUD Dharma Tani dan Merdeka Gold.
“Transparansi pengelolaan keuangan pada anggota itu kan hukumnya wajib, jadi jangan menyembunyikan sesuatu yang akhirnya menghancurkan nasib para penambang lokal yang ada di Pohuwato,” ujar Iwan.
“Kalau ada transparansi anggaran kan bagus, artinya setiap anggota tahu tentang berapa jumlah uang yang masuk di KUD Dharma Tani. Dari anggaran yang masuk tersebut kita bisa bantu pemerintah dalam hal pembngunan misalnya. Atau kalau membantu pemerintah dianggap terlalu berat, bisa dimulai dengan renovasi Kantor KUD Dharma Tani itu sendiri,” tutupnya. (Lan)