WARTANESIA – Banyaknya penandatanganan MoU antara Pemda Pohuwato dengan beberapa pihak rupanya dianggap tidak maksimal dan hanya sebatas seremonial belaka oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato.
Hal itu terungkap ketika DPRD Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD di lingkungan Kabupaten Pohuwato, di ruang sidang DPRD, Selasa (14/06/2022).
Al-Amin Uduala yang merupakan Sekretaris Komisi III DPRD Pohuwato mengatakan bahwa Pemerintah Daerah terlalu banyak melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi sementara belum diketahui pasti berapa jumlah mahasiswa yang ada di perguruan tinggi tersebut.
“Contohnya, berapa orang putra daerah yang studi di Unhas, hal itu yang akan kita bicarakan, seperti apa pembayarannya, apakah ada subsidi dari Pemerintah, dan lainnya kaitan dengan substansi kerjasama yang dibangun oleh Pemerintah,” jelas Al-Amin.
Al Amin berharap agar Pemda tidak semata-mata hanya membuka kerjasama akan tetapi ada tindak lanjut dari kerjasama tersebut.
“Karena dari kerjasama yang kita buat ada turunannya, ada PMK-nya, PKS, teknik perekrutan, pembiayaan dan semua hal yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kerjasama itu,” terang Al-Amin.
Secara Khusus, mewakili Komisi I dan III, Al-Amin berharap kepada OPD khususnya Disporapar agar dapat membuat gambaran berapa target yang akan ditindaklanjuti.
“Hal itu yang kami minta Anggota DPRD kepada Disporapar tadi, agar tidak terkesan Pemerintah Daerah banyak melakukan kerjasama tanpa ada subtansi dan dampaknya bagi daerah Pohuwato,” tegasnya. (rik)