WARTANESIA – Tenaga kesehatan (Nakes) yang selalu dipuji dan diandalkan pemerintah, karena jadi garda terdepan dalam dunia kesehatan khususnya penanggulangan Covid di Pohuwato, ternyata tidak seindah kenyataan.
Ini terungkap saat puluhan tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, mendatangi DPRD Pohuwato belum lama ini. Mereka menuntut insentif covid tahap III tahun 2021, dengan nilai ± Rp.1,7 milyar, yang belum kunjung dibayarkan pemerintah.
“Kami (nakes) ini selalu dipuji, diandal-andalkan di setiap sambutan pemerintah, menjadi garda terdepan dalam kesehatan dan covid, Tapi sampai hari ini, insentif kami belum juga terbayarkan. Insentif dijanjikan dibayarkan Desember 2021, diundur lagi ke Januari 2022, tapi sampai habis bulan, juga belum diirealisasikan. Kurang lebih 1,7 milyar rupiah,” ungkap salah satu Nakes.
Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Pohuwato, Dewi Paudi mengatakan bahwa, terkait insentif, saat ini RSUD-BP sendiri telah mempersiapkan dokumen penagihan.
“Alhamdulillah, sudah bisa ditagih. Di sejumlah unit bagian di RSUD-BP saat ini sedang mempersiapkan dokumen kelengkapan penagihan. Alhamdulillah,” ungkap Dewi.
Sebelumnya, Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa mengatakan bahwa, persoalan keterlambatan pembayaran insentif nakes hanya persoalan data.
“Keterlambatan pembayaran karena data. Jadi data yang ada divalidasi lagi. Ini juga ditambah kondisi keuangan daerah akibat pandemi. Namin demikian, kami sudah instruksikan Sekda, untuk segera dicarikan solusi dan diselesaikan. Itu (insentif) tetap akan kami bayarkan,” kata Suharsi. (Lan)