WARTANESIA – Perjuangan pembangunan Bandar Udara (Bandara) Pohuwato, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Kadis Perhubungan, Yunus Mohamad, baru saja menerima Surat Keputusan (SK) penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pembangunan Bandara, yang diserahkan oleh Staf Ahli Menteri LHK Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Selasa, (16/11/2021).
Dijelaskan Bupati Saipul, dengan diserahkannya SK penetepan batas areal pelepasan kawasan hutan, maka kelangsungan pembangunan Bandara sudah bisa dilanjutkan lagi.
“Artinya, SK ini akan memuluskan pembangunan Bandara Pohuwato yang sudah lama dinantikan. Disamping itu, penyerahan SK tersebut merupakan satu syarat mutlak untuk pembangunan Bandara, karena kelanjutannya harus menunggu SK dari Kementerian LHK,” ungkap Saipul.
“Alhamdulillah, batas waktu sampai bulan November tercapai. Ini adalah bentuk keseriusan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan Bandara Pohuwato,” jelasnya lagi.
Bahkan menurut dia, pada 2022 nanti, anggaran sebesar 100 Milyar Rupiah sudah disiapkan oleh pemerintah pusat untuk kelanjutan pembangunan Bandara Pohuwato. (Wan)