WARTANESIA – Aplikasi sosial media, WhatsApp, dihebohkan dengan beredarnya daftar mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, pada Selasa (2/11/2021). Sejumlah nama pejabat daerah yang bersifat rahasia dan harusnya baru akan diketahui pada saat pelantikan, justru telah diketahui publik lebih awal.
Menyikapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Pohuwato, yang membidangi kepegawaian, Amran Andjulangi menilai, kebocoran data tersebut mengindikasikan adanya kelalaian atas kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Menurutnya, Baperjakat merupakan lembaga yang memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II di pemerintahan.
“Selaku ketua komisi I yang membidangi kepegawaian sangat menyangkan kinerja BAPERJAGAT dengan adanya daftar nama pejabat yang sudah beredar sebelum ada pelantikan. Jika benar Baperjakat merahasiakan data itu, nah yang beredar sekarang apa. Atau ada Baperjakat Bayangan,” tuturnya saat ditemui, Selasa (2/11/2021).
Lebih jauh, Amran menjelaskan, atas kelalaian tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan di kalangan ASN yang kemudian akan ikut berdampak pada sistem pemerintahan yang ada.
“Ini akan menimbulkan kegaduhan dibawah, dikalangan ASN tentunya. Jika demikian terjadi, maka sistem pemerintahan akan goyang, dampak luasnya pasti pelayanan ke masyarakat akan ikut terganggu,” jelasnya.
“Saya berharap kita semua lebih disiplin lagi dalam mengelola sistem pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya bukan untuk umum. Ini kalau smua dokumen negara bisa dirilis, dipublikasikan keluar, maka terjadi kekacauan dalam pemerintahan. Artinya kalaupun niatnya untuk transparansi, tidak harus telanjang juga,” tukasnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pohuwato, Fitriani Lasantu mengungkapkan pihaknya belum melakukan rilis draft mutasi jabatan dilingkungan Pemkab Pohuwato sebelum dilakukan pelantikan terlebih dahulu. Dirinya pun meyakini, baik BKPP ataupun Baperjakat Pohuwato menjamin kerahasiaan data mutasi jabatan sebelum pelantikan dilakukan.
“Itu draft yang dari mana, yang jelas itu bukan dari BKPP. Saya belum lihat itu, saya belum tahu. Yang jelas itu kalau dari Baperjakat, kerahasiaanya tetap terjaga sebelum pelantikan itu tidak akan terekspos diluar. Kita rilis itunya (mutasi jabatan) nanti setelah pelantikan. Juga yang jelas itu bukan produk dari BKPP ya,” ungkapnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah, selalu Ketua Baperjakat Pohuwato, Iskandar Datau mengatakan bahwa, draft mutasi pejabat yang beredar di sosial media tersebut adalah informasi bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaranya.
“Hoax itu, hoax. Kan tidak pernah dibahas di Baperjakat itu. Saya juga baru lihat itu. informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena saya konfirmasi ke kepala dinas, beliau juga tidak tau. Kami juga baperjakat belum pernah membahas itu,” ujar Iskandar.
Dirinya juga menyampaikan, kaitan dengan informasi tersebut masing-masing pihak diharapkan untuk tidak terpengaruh dengan adanya informasi tersebut.
“Jadi informasinya itu tidak benar, juga para Kapus diharapkan tenang saja, bahwa itu tidak benar. Iya bisa dipastikan itu tidak benar adanya,” pungkasnya. (**)