WARTANESIA – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato, Beni Nento, mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan pembayaran pembebasan lahan, pembangunan saluran irigasi yang berada di Kecamatan Randangan.
Diketahui, proyek pembebasan lahan pembangunan saluran irigasi itu belum terbayarkan semenjak kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga dan Amin Haras. Olehnya, digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 3 OPD belum lama ini, guna mencari jalan keluar dari persoalan tersebut.
Saat diwawancarai Media Ini, Beni Nento mengungkapkan, pihaknya akan mendorong Pemerintah Daerah terkait persolan tanah milik masyarakat yang terkena imbas pembangunan saluaran yang belum sepenuhnya dibayarkan.
“Oleh karena itu, DPRD komisi I dan III mendorong Pemerintah agar melakukan pendampingan khususnya pengacara pemda guna mencari solusi agar bisa dicairkan dana itu dan diserahkan ke pihak ke-3,” Kata Beni Nento Usai Memimpin RDP.
Beni Nento melanjutkan, pihaknya akan melakukan rapat internal komisi I dan III. “Kita akan turun lapangan setelah melakukan rapat internal gabungan komisi I dan III,” Ketua Komisi III Menandaskan. (**)