WARTANESIA – Kepala Desa Sukamakmur, Kecamatan Patilanggio, Badrun Yonu, angkat bicara terkait statemen salah satu Anggota DPRD Pohuwato, Amran Andjulangi, yang mengatakan bahwa pemerintah desa di Pohuwato kurang inovasi.
Menurut Badrun, pernyataan Amran Andjulangi sangat tidak konstruktif. “Menurut saya, Aleg tersebut antara tidak paham bagaimana mometakan potensi setiap desa deng kondisi pengelolaan keuangan desa di masa pandemi saat ini. Mungkin karena tugas beliau sebagai wakil rakyat yang hanya pintar dalam berpendapat itu, maka wajar kiranya memiliki pendapat yang tidak konstruktif,” kata Badrun kepada localhost/warta, Rabu (28/7/2021).
“Saya justru khawatir beliau (Amran Andjulangi) kurang paham terhadap target Pemdes dalam program SDGs yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs), yang pada dasarnya, hal tersebut merupakan acuan sebelum ditetapkan sebagai program berkesinambungan antara daerah dan desa, yang biasanya di Paripurnakan pada penetapan RPJMD di Gedung DPRD, yang jadi tempat beliau duduk berteduh lalu kembali ke rumah,” urainya.
Badrun menyarankan, agar Amran Andjulangi, dapat menggunakan anggaran perjalanan dinasnya untuk peningkatan kapasitas, terkait fungsi dan tugas pokok sebagai seorang Aleg. Bahkan kata dia, Amran Andjulangi harusnya lebih tahu prinsip-prinsip pembangunan kerakyatan yang ada di wilayah pemerintahan desa itu sendiri.
“Apa yang Pak Amran Andjulangi sampaikan seperti halnya meludahi wajahnya sendiri, karena bisa diangap gagal paham dalam melakukan dan menjalankan kapasitas sebagai Aleg, yang pada dasar sebagai mitra Pemdes dan perpanjangan tangan masyarakat terhadap pembangunan manusia menuju ke masyarakat sehat, maju dan sejahtera,” tutup Badrun Yonu.
Sebelumnya, seperti diberitakan harianpost.id, Amran Anjulangi menyebut bahwa, Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Pohuwato tidak memiliki inovasi untuk mengembangkan desa.
Menurut Amran, meski pemerintah telah menggelontorkan banyak anggaran ke desa, namun pemerintah desa tetap dianggap monoton dalam menjalankan pemerintahan, dan tidak melahirkan inovasi.
“Pemerintah desa itu harus bisa melahirkan inovasi. Ini di Pohuwato saya lihat pemerintah desanya monoton. Negara ini akan maju kalau desa itu maju. Makannya banyak anggaaran yang digelontorkan ke desa untuk mengentaskan kemiskinan di desa,” kata Amran, saat rapat panitia khusus (pansus 1) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD tahun 2021-2026, pada Rabu (28/7/2021).
Pemerintah Desa di Pohuwato harusnya kata Amran bisa mencotohi desa yang ada di luar Gorontalo, yang telah melahirkan banyak inovasi. “Ada desa yang bahkan sudah tidak lagi mau menerima dana desa. Itu karena keberhasilannya melahirkan inovasi sehingga desa itu mandiri,”kata Amran.
“Program di desa itu saya lihat setiap tahun itu terus, tidak ada inovasi untuk merubah. Mereka Masih terlalu kaku untuk keluar dari apa yang sekian lama sudah dilakukan. Harusnya desa- desa di Pohuwato bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, yang mengembangkan pariwisata,” ujarnya. (Lan)