Oleh Linka Lakadjo : Ketua Umum KOHATI (KORPS HMI-WATI) Cabang Pohuwato
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato, merupakan salah satu elemen sosial yang berfungsi sebagai agen perubahan sebagaimana amanat reformasi, yang lebih menyoroti pada upaya untuk dilakukannya proses kocok ulang Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pohuwato.
Kenapa hal ini harus dilakukan, karena menurut analisis yang dilakukan bahwa, kunci awal penataan birokrasi adalah pada figur sekertaris daerah. Kami tidak hendak mereduksi bahwa yang berkompetisi kemarin adalah bukan saling menyakitkan yang terbaik, tetapi stressing point kami adalah perlu sinergisitas dengan visi pimpinan daerah yang baru, serta perlu menggali semua potensi Aparatur Sipil Negara terbaik yang telah memenuhi syarat kepegawaian, agar yang dilahirkan adalah yang terbaik dan berkualitas.
Perlu kita pahami bersama, bahwa salah satu titik fokus reformasi birokrasi adalah penataan kelembagaan, dalam upaya penataan kelembagaan maka setidaknya ada tiga kriteria yang wajib terpenuhi yaitu :
1). Birokrasi yang bersih dan akuntabel,
2). Birokrasi yang memiliki Kapabilitas serta, 3). Birokrasi yang terterima oleh publik agar dapat mendorong akselerasi peningkatan kualitas layanan publik yang prima.
Seluruh permasalahan birokrasi harus mampu diurai dari hulu hingga ke hilir, sebab jika tidak ada upaya mengurai permasalahan tersebut, maka alternatif solusi apapun yang dilahirkan pasti tidak akan mampu menjawab apa yang menjadi ekspektasi publik sebagai penerima layanan.
Budaya kerja yang lambat dan mekanisme pengelolaan birokrasi yang terkesan seperti memilih kucing dalam karung, akan semakin mempertegas stigma bahwa pengelolaan birokrasi tak ubahnya “garbage in garbege out (Masuk Sampah, Keluar Sampah)” yang muaranya pasti akan buruk bagi pencapaian tujuan pembanguan daerah.
Bagi kami, tidak masalah siapupun yang terpilih menjadi Sekertaris Daerah, tetapi setiap putra-putri dan atau ASN terbaik dan memenuhi syarat yang ada didaerah ini harus dibukakan peluang yang sama dan sebesar-besarnya serta didorong secara proaktif oleh pimpinan daerah untuk ikut dalam seleksi terbuka agar figur yang dilahirkan dan terpilih tidak hanya persoalan senioritas, tetapi benar-benar putra terbaik yang dibutuhkan oleh daerah.
Tentu masih segar diingatan kita, bagaimana Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, dalam sebuah media memarahi seluruh ASN dan mendorang agar seluruh yang memenuhi syarat untuk ikut berkompetisi. Seperti inilah yang kita harapkan, agar tidak ada putra-putri terbaik daerah ini yang tidak ambil bagian untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kalau memang memenuhi syarat dan tidak bersedia untuk ikut seleksi keluar saja dari PNS atau pindah saja kedaerah lain gampangkan, daripada bertahan tetapi takut dan enggan berkompetensi serta tidak secara maksimal dan totalitas mempersembahkan dirinya untuk pembanguan daerah. Yang perlu diperbaiki itu hanyalah niat, niatkan ikut berkompetisi itu untuk mengabdi bukan sekedar memperoleh jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Disisi lain, lahirnya pemimpin baru dengan arah pembangunan yang baru. Meskipun dengan tagline lanjutkan, pasti formulasi dan strategi pengembangannya, tentulah sudah berubah. Dalam konteks ini, pasti ada putra/putri terbaik daerah yang se-visi tetapi tidak sempat berkompetisi pada moment kemarin, mereka inilah yang harus dibukakan ruang yang sama.
Kami yakin peserta yang ikut kompetisi kemarin, dengan program prioritas yang ditawarkan kepada Panitia Seleksi sudah tidak relevan lagi dengan arah pembanguan daerah saat ini dibawah kepeminpinan yang baru karena setiap rezim pasti berbeda visi dan strategi memajukan daerah.
Aspek yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan resistensi dan keterterimaan figur baik secara internal birokrasi maupun secara eksternal masyarakat sebagai penerima layanan, meskipun syarat dan kriteria ini tidak termasuk dalam PermenPAN RB terkait tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dilingkungan instansi pemerintah dan peraturan presiden tentang manajemen PNS, tetapi keterterimaan publik harusnya tetap menjadi variebel penilaian. Kita butuh terobosan-terobasan baru, agar pemerintahan lebih dekat dan mengerti dengan harapan masyarakat.
Kami berharap, agar yang terpilih sebagai sekertaris daerah adalah putra-putri terbaik yang ada di birokrasi saat ini dengan melibatkan secara aktif semua ASN yang memenuhi syarat tanpa terkecuali dan tidak ada intervensi, agar Panitia Seleksi benar-benar memiliki asupan sumberdaya yang maksimal dari yang tersedia di daerah pada saat melakukan seleksi. Catatan terpenting, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yg sama seperti apa yang terjadi di daerah lain, ketika baru diangkat jadi sekda harus masuk penjara dengan kasus korupsi karena kurang selektifnya melihat rekam jejak calon.
Dan kami juga berharap yang terpilih adalah benar-benar yang berporses dalam seleksi sejak awal dipemerintahan yang baru ini, agar gagasan yang ditawarkan juga sudah di dasarkan pada visi-misi pemerintahan yang baru, siapapun orangnya. Sekali lagi siapapun orangnya.
Untuk itu, sebagai agen of change, sebagai agen of sosial control dan sebagai agen of development yang murni berdasarkan Moral Force, kami pastikan akan tetap konsisten dalam mengawal proses ini bahkan ketika pilihan terakhir harus menggelar aksi parlemen jalanan sekalipun akan kami lakukan demi komitmen keumatan dan kebangsaan kami terhadap kemajuan daerah tercinta ini. (*)