WARTANESIA – Ketua Umum SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Firdaus, minta Presiden Jokowi dapat mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak terkait pembangunan ekonomi menyusul reshuffle (perombakan) kabinet dampak penggabungan dan penambahan Kementerian.
Hal ini disampaikan Firdaus saat menjadi Keynote Speaker dalam Forum Diskusi Lingkar Merdeka, di Kantor Pusat SMSI, Jl. Veteran, Jakarta Pusat, Rabu sore (28/4/2021).
Dalam agenda dimaksud turut hadir Ketua Bidang Diklat SMSI Pusat, Retno Intani, Pengamat Kebijakan Publik DR Taufiqurokhman, Wakil Ketua Umum KADIN Eko Sriyanto Galgendu, serta mantan Anggota DPR RI 2009-2014, Boki Ratu Nita Budhi Susanti.
“Dampak reshuffle kabinet Presiden Jokowi, seharusnya menjadi percepatan dalam pembangunan ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maupun pelaku usaha,” Ungkap Firdaus.
Sementara itu Taufiqurokhman menyoroti soal riset dan teknologi yang dikembalikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di bawah Menteri Nadiem Makarim.
Pasalnya, sejak awal kepemimpinan mantan Bos Gojek itu kerap menimbulkan berbagai polemik di dunia pendidikan.
“Kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh riset yang berkualitas dan berkelanjutan.
Kemampuan Menteri Nadiem Makarim dalam bidang riset masih perlu dipertanyakan, sebab, saat mengurusi pendidikan saja berbagai polemik hingga protes muncul dari guru, penggiat pendidikan serta dari masyarakat.” kata Taufiqurokhman.
Hal senada juga disampaikan Boki Ratu Nita Budhi Susanti, yang meminta Menteri Riset Pendidikan agar lebih serius memperhatikan riset-riset yang dilakukan oleh putra putri terbaik bangsa.
Menurutnya, berbagai riset yang dilakukan oleh periset Indonesia malah dikuasai oleh negara lain.
“Jangan sampai terjadi lagi! Bangsa kita memiliki orang-orang hebat di bidang riset, jangan sampai lebih diperhatikan oleh bangsa lain dari pada kita sendiri,” Tukasnya.
Lain halnya dengan Eko Sriyanto Galgendu, Waketum KADIN ini menyampaikan, penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan hak prerogatif Presiden, namun dia mengingatkan kecenderungan Jokowi mendatangkan investor dari China dinilai sebagai bentuk tidak percaya diri serta tidak memahami bagaima negara tirai bambu itu beberapa kali melecehkan Indonesia melalui kebijakan-kebijakan luar negerinya.
“Jangan sampai investasi ini malah akan menjebak Indonesia sehingga kita tidak berdaulat di negeri sendiri,” kata pria yang akrab disapa Eko ini. (ADV)