WARTANESIA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pohuwato, diduga melakukan pungli perjalanan dinas study komparatif luar daerah terhadap sejumlah perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), asal sejumlah desa yang ada di Kabupaten Pohuwato.
Pasalnya, Perdis yang dijadwalkan selama 5 hari 4 malam, (Tanggal 21-25 Maret 2021), yang seharusnya mengikuti regulasi Peraturan Bupati (Perbup), justru diduga dilakukan tidak sesuai aturan. “Kami diminta stor langsung (tunai) ke mereka oleh Dinas PMD. Sementara yang kami tahu, itu harus dikelola sepenuhnya oleh pihak ketiga semisal travell, dan ditransfer langsung ke travell. Sebagaimana Perbup tahun 2021, nomor 17,” kata salah satu Kepala Desa di Pohuwato, yang minta namanya tidak disebutkan.
“Kesepakatan 6,5 juta rupiah, namun ditambah lagi pak Nurman 1 juta rupiah.
Itu di luar kesepakatan, semuanya sekitaran 8 juta rupiah yang peserta sampaikan, karena ditambah 1 juta rupiah lebih.”
Hal ini dibenarkan oleh pihak pengelola, dalam hal ini Nelan Travell. “Untuk perjalanan yang ke Semarang, Kami hanya terima tiket pesawat sebesar kurang lebih 3,2 juta rupiah. Yang ke Jogja kemarin, itu kami yang kelola, semua ditransfer ke kami mulai dari tiket pesawat hingga konsumsi,” ungkap pengelola.
Plt Kadis PMD, Mohamad Laisa ketika dikonfirmasi menyampaikan bahwa, pihaknya tidak tahu-menahu soal pengelolaan biaya dimaksud. “Saya tidak tahu pak. Dan setahu saya harusnya tidak seperti itu. Coba hubungi Ibu Kabid Pemberdayaan Bina Pemerintah Desa,” ujarnya.
Berbeda dengan Kadis, Kabid Pemberdayaan Bina Pemerintah Desa, Rosma Manisa mengatakan bahwa, mekanisme Perdis saat ini sudah sesuai regulasi. “Kami tidak meminta atau memungut. Yang ada, itu mereka minta ke kami untuk difasilitasi. Mereka yang setor ke kami. Totalnya kurang lebih 3,7 juta rupiah. Sistemnya tidak menggunakan pihak ketiga atau eo,” jelas Rosma.
“Semua include termasuk kunjungan ke tempat wisata dan seragam,” tutupnya. (Wn)