WARTANESIA – Sebanyak 7 (tujuh) dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Bumi Panua (RSBP) Pohuwato, terinformasi mogok kerja sejak Senin (22/2/2021).
Ketujuh dokter tersebut diduga melakukan mogok kerja akibat masalah keuangan, yang terjadi sejak tahun 2020.
“Ini hanya miss komunikasi sebenarnya. Yang kami lihat, ini hanya masalah pembayaran jasa yakni jasa umum, dan jasa covid. Di mana sejak tahun 2020, itu belum dibayarkan. Uangnya ada, hanya tidak menemui kesepakatan dalam pembagian. Di mana berdasarkan ketentuan, untuk jasa umum dan jasa covid, itu pembagiannya sesuai aturan sebesar 42 persen dari pendapatan pelayanan di masing-masing bidang,” ungkap salah satu pegawai RSBP, yang minta identitasnya tidak disebutkan, Rabu (24/2/2021).
Menurutnya lagi, tidak adanya kesepakatan pembagian diakibatkan oleh tidak proporsionalnya pembagian. “Namun pada proses penyelesaiannya, tidak ditemukan jalan keluar karena baik dokter dan direktur, enggan untuk duduk bersama dan menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik,” lanjutnya.
Ia menilai, pemerintah lamban menangani persoalan yang terjadi di RSBP. “Kami prihatin pak. Ini sudah empat hari pasien tidak terlayani dengan maksimal. Apa harus menunggu jatuh korban jiwa akibat polemik ini, baru pemerintah turun tangan. Jangan hanya karena persoalan duit, citra dokter, seluruh tenaga kesehatan dan pegawai, khususnya RSBP, jadi rusak,” ujarnya.
“Tidak hanya itu, kami dan tenaga kesehatan lainnya, yang seharusnya tidak tahu-menahu soal ini, ikut masuk dalam pusaran konflik dan menjadi korban akibat seteru para dokter dan direktur.”
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas RSBP, Trizal Entengo, pada Selasa (23/2/2021) mengatakan bahwa, pihaknya justru fokus pada substansi masalah, yakni mencarikan solusi antar pihak management RPSB dan dokter.
“Makanya pada pertemuan sebelumnya belum bisa selesai, karena persoalannya sudah merembes, sudah meluas, ada ultimatum, ada permintan-permintaan seperti itu. Padahal kita ingin fokus dulu ke substansi masalah management,” jelas Trizal.
Ia juga menambahkan, sebagai Dewas, pihaknya akan melakukan berbagai upaya, termasuk menyampaikan hal ini ke Pemda agar mendapat solusi yang tidak merugikan pihak manapun. (Lan)