WARTANESIA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengeluarkan surat edaran terkait Pelantikan Kepala Daerah (KDH) Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, melalui teleconfrence dan atau video confrence.
Surat edaran Kemendagri bernomor 131/966/OTDA, yang diteken pada Senin (15/2/2021), dan ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Drs. Akmal Malik, M.Si., itu bersifat segera.
Apakah Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa (SMS) Bakal Segera Dilantik Sebagai Kepala Daerah Pohuwato?
Sebagaimana diketahui, dari 4 kontestan yang ikut Pilkada Pohuwato di tahun 2020 kemarin, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga dan Suharsi Igirisa (SMS), berhasil menjadi pemenang dengan raihan lebih dari 40% suara. Akan tetapi, SMS belum dapat dilantik karena adanya perkara yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terlebih, putusan MK terkait sengketa Pilkada, baru akan diumumkan besok, Rabu (17/2/2021).
Namun demikian, edaran terkait pelantikan dari Kemendagri tersebut digarisbawahi oleh beberapa point, bagi Kabupaten/Kota, yang akhir masa jabatannya, yakni :
a. Bulan Februari 2021, yang tidak ada sengketa perkara di Mahkamah Konstitusi.
b. Bulan Februari 2021 yang terdapat sengketa perkara di Mahkamah Konstitusi, namin terhadap sengketa tersebut gelah diputuskan/ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15-16 Februari 2021, untuk tidak dilanjutkan perkaranya pada sidang berikutnya (ditolak) : dan
c. Bulan Mey 2019 (Kota Makassar).
Tanggapan Plh Bupati Pohuwato
Menanggapi hal ini, Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pohuwato, Iswanta, memberikan komentarnya.
“Insya Allah kalau besok perkara hasil Pilkada Pohuwato ditolak atau dibatalkan oleh MK, kita akan langsung proses untuk diplenokan KPU. Selanjutnya dalam dua atau tiga hari, akan diparipurnakan. Insya Allah minggu depan sudah bisa ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati definitif,” kata Iswanta.
Namun demikian kata dia, hal itu tidak dapat dilakukan jika perkara Pilkada Pohuwato di MK tetap berproses. “Jika tidak berlanjut, maka kita tunggu hasil keputusan MK gimana,” ujarnya.
“Kita berharap semua berjalan lancar, karena kemarin kita melihat secara umum, proses demokrasi sudah berjalan baik. Namun begitu, wajar kalau ada dinamika di suatu daerah. Kalau saya mengharapkan ini bisa segera dilantik Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato definitif,” tutup Iswanta. (Lan)